Bertahan di Tengah Tekanan Fiskal, Disdikpora PPU Pacu 10 Proyek Fasilitas Sekolah Senilai Rp7 Miliar
ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya menjaga kualitas sektor pendidikan di tengah badai efisiensi anggaran daerah. Melalui Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU, pemerintah daerah memastikan bahwa program peningkatan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah tetap menjadi prioritas utama yang tidak boleh berhenti berjalan.
Komitmen ini dibuktikan dengan dialokasikannya anggaran sebesar Rp7 miliar pada APBD 2026 yang khusus dikucurkan untuk membiayai 10 proyek strategis, meliputi pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) baru serta rehabilitasi gedung sekolah yang rusak.
Jalan tol pembangunan fasilitas pendidikan tahun ini bukannya tanpa hambatan. Kebijakan pengetatan ikat pinggang akibat kondisi keuangan daerah sempat memberikan dampak nyata pada ritme kerja di lapangan.
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Disdikpora PPU, Ricci Firmansyah, tidak menampik adanya dinamika tersebut. Ia mengakui bahwa proses pengerjaan fisik di beberapa titik sempat mengalami keterlambatan dari jadwal yang direncanakan akibat penyesuaian arus kas daerah.
“10 item proyek fisik ini dipastikan terus berjalan di lapangan. Meskipun kami akui proses pengerjaannya sedikit terlambat dari estimasi awal karena adanya tekanan fiskal daerah yang menuntut efisiensi,” ujar Ricci.
Porsi Anggaran Bervariasi, Sentuh Skala Prioritas
Untuk memaksimalkan output di tengah keterbatasan dana, Disdikpora PPU menerapkan sistem penganggaran berbasis skala prioritas. Nilai alokasi untuk setiap sekolah dirancang sangat dinamis dan bervariasi, mulai dari Rp200 juta untuk skala rehabilitasi ringan hingga menyentuh angka Rp1 miliar untuk proyek dengan tingkat kerusakan atau kebutuhan ruang kelas baru yang cukup masif.
Dari total paket yang disiapkan, sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang kondisinya mendesak langsung dijadikan sasaran utama peningkatan fasilitas tahun ini. Beberapa di antaranya meliputi SDN 013 Penajam, SMPN 27 PPU, SDN 002 Penajam, dan SDN 001 Waru
Menariknya, sebagian besar anggaran tahun ini difokuskan sebagai program lanjutan untuk menuntaskan pembangunan yang belum selesai pada tahun anggaran sebelumnya. Disdikpora PPU memilih bersikap realistis dengan menyempurnakan bangunan yang sudah ada agar bisa segera difungsikan oleh para siswa.
Salah satu contoh konkretnya terjadi di SDN 002 Penajam. Pada pembangunan tahap pertama lalu, struktur bangunan baru terselesaikan hingga bagian atap saja.
“Untuk tahun ini, fokus kami adalah menuntaskan bagian interiornya agar ruang kelas tersebut benar-benar siap dan layak digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Pola intervensi lanjutan seperti ini juga kami terapkan di SDN 013 Penajam dan SMPN 27 PPU,” imbuh Ricci merincikan.
Mengingat pentingnya fasilitas ini bagi kenyamanan siswa, Disdikpora PPU tidak ingin toleran terhadap kelalaian pihak ketiga. Ricci menegaskan peringatan keras kepada seluruh kontraktor atau rekanan penyedia jasa yang memenangkan tender proyek ini untuk bekerja secara profesional dan mematuhi klausul kontrak yang telah disepakati.
Manajemen waktu menjadi harga mati. Kendala administrasi akibat tekanan fiskal di awal tidak boleh dijadikan alasan bagi pihak ketiga untuk menurunkan kualitas atau memperlambat pekerjaan di sisa waktu yang ada.
“Kami menekankan dan mewajibkan kepada seluruh pihak ketiga untuk menyelesaikan pengerjaan tepat waktu sesuai kontrak kerja. Seluruh proyek sarpras ini kami targetkan harus sudah rampung total dan siap diserahterimakan pada awal Desember mendatang,” pungkas Ricci.
Melalui pengawasan ketat dan manajemen proyek yang terukur, Pemkab PPU optimistis wajah fasilitas pendidikan di Benuo Taka akan semakin representatif pada akhir tahun ini, sekaligus membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah alasan untuk mengorbankan masa depan pendidikan anak bangsa. (Adv)
