Perjuangkan Keadilan DBH Sawit, Mudyat Noor Raih Indonesia Kita Award 2026

ADARA TIMUR – Perjuangan memperkuat posisi daerah penghasil kelapa sawit dalam kebijakan pembagian pendapatan nasional mengantarkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), H. Mudyat Noor, meraih penghargaan Indonesia Kita Award 2026.
Mudyat Noor menerima penghargaan kategori Kepemimpinan Advokasi Nasional bagi Daerah Penghasil Sawit dalam malam penganugerahan yang diselenggarakan Garuda TV di Patra Jasa Office Tower, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk pengakuan terhadap kiprah dan kontribusinya dalam memperjuangkan kepentingan kabupaten penghasil kelapa sawit, terutama terkait kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) perkebunan sawit agar memberikan porsi manfaat yang lebih besar bagi daerah penghasil.
Perjuangan tersebut tidak terlepas dari peran Mudyat Noor sebagai Ketua Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKAPSI). Melalui organisasi tersebut, ia bersama jajaran pengurus terus mendorong agar kontribusi daerah terhadap industri sawit nasional diimbangi dengan penerimaan daerah yang lebih proporsional.
Usai menerima penghargaan, Mudyat menegaskan bahwa apresiasi tersebut bukan semata-mata pencapaian pribadi. Ia menyebut penghargaan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh pengurus AKAPSI yang selama ini terlibat dalam memperjuangkan kepentingan daerah penghasil sawit.
“Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras kawan-kawan pengurus AKAPSI. Tahun depan, mudah-mudahan ada kenaikan DBH hampir 100 persen sehingga dapat menambah penerimaan daerah, terutama di tengah kondisi DBH yang saat ini mengalami pengurangan,” ungkap Mudyat Noor saat ditemui media ini.
Ia menjelaskan, dorongan peningkatan DBH sawit merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan fiskal. Sebab, daerah penghasil memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung aktivitas perkebunan, mulai dari penyediaan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, hingga menjaga kelestarian lingkungan.
Di sisi lain, aktivitas perkebunan kelapa sawit juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Karena itu, menurutnya, daerah yang menjadi lokasi produksi perlu memperoleh manfaat yang sebanding dengan kontribusi yang diberikan.
Mudyat berharap kebijakan pembagian DBH sawit ke depan semakin memperhatikan kebutuhan daerah penghasil. Tambahan penerimaan tersebut dinilai dapat memperkuat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Harapan kami, kebijakan DBH sawit ke depan semakin berpihak kepada daerah penghasil. Dengan dukungan penerimaan yang lebih baik, daerah akan memiliki ruang fiskal yang lebih kuat untuk membiayai pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Selain menyampaikan apresiasi kepada seluruh pengurus AKAPSI, Mudyat juga mengucapkan terima kasih kepada Garuda TV atas penghargaan yang diberikan. Ia berharap pengakuan tersebut dapat menjadi dorongan bagi AKAPSI untuk memperluas perjuangan dan memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan fiskal daerah penghasil sawit.
Kegiatan tersebut bertepatan dengan momentum peringatan Hari Pahlawan, ajang tersebut mengangkat tema “Dampak Nyata Menguatkan Indonesia”. Penghargaan diberikan kepada individu, kelompok, maupun institusi yang dinilai memberikan kontribusi dalam berbagai sektor, termasuk pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi, dan energi.
Penganugerahan ini sekaligus mengangkat kembali pentingnya kontribusi kabupaten penghasil sawit dalam menopang perekonomian nasional. Bagi daerah, kebijakan pembagian hasil perkebunan menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kapasitas fiskal dan keberlanjutan pembangunan.
Dengan penghargaan tersebut, Mudyat berharap perjuangan bersama melalui AKAPSI semakin mendapat perhatian di tingkat nasional. Kolaborasi antardaerah penghasil sawit diharapkan mampu mendorong kebijakan yang lebih adil, sehingga manfaat industri perkebunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat dan daerah penghasil. (Adv)



