Bupati Mudyat Tegaskan Sekarang Saatnya Sawit Menghidupi Rakyat

ADARATIMUR.COM – Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor terpilih sebagai Ketua Umum Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia atau AKPSI periode 2025–2030.

Terpilihnya Bupati Mudyat bukan sekadar pergantian kepengurusan, tapi membawa harapan baru bagi kabupaten penghasil sawit di seluruh Indonesia.

Dalam Munas II AKPSI, Mudyat Noor menegaskan, Indonesia tidak boleh membiarkan daerah penghasil sawit berjalan sendiri menghadapi masalah klasik.

“Yaitu pendapatan minim, konflik sosial, dan kerusakan lingkungan. Sawit harus menghidupi rakyat, bukan justru menyulitkan mereka,” tegas Mudyat dalam pidatonya.

Mudyat merasa prihatin dengan ketimpangan yang selama ini terjadi.

Meski sawit jadi komoditas strategis dan sumber devisa besar, tetapi kabupaten penghasil justru sering menerima sisa-sisa manfaat. Bahkan, seringkali mengalami sengketa lahan.

Banyak perusahaan sawit menguasai lahan ribuan hektar, tapi kontribusinya minim.

“Retribusi daerah tidak mengalir, tapi dampak sosial dan kerusakan infrastruktur menjadi beban kabupaten. Dalam banyak kasus, masyarakat merasakan perusahaan sawit seperti negara dalam negara,” kritik Mudyat.

Lantaran itu, ia menekankan, AKPSI harus mengubah kondisi tersebut.

Daerah penghasil berhak menerima manfaat yang sepadan dengan beban yang mereka tanggung. Selama bertahun-tahun, retribusi dari tandan buah segar (TBS) sulit didapatkan tanpa dasar hukum yang jelas. Dana sawit nasional yang dikelola BPDPKS juga dinilai belum tepat sasaran.

Kepemimpinan Mudyat menargetkan beberapa langkah strategis.

Antara lain, memperkuat regulasi agar daerah bisa menarik retribusi TBS secara sah, advokasi dana sawit agar kembali ke masyarakat.

Selain itu kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan petani untuk menekan konflik, serta mendorong investasi hilirisasi sawit untuk menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah.

Mudyat juga mengingatkan, persoalan sawit bukan sekadar ekonomi.

“Dampak industri sawit terhadap perubahan kimia tanah, banjir, kerusakan infrastruktur, dan konflik lahan harus segera diatasi. Sawit harus kembali pada fungsinya untuk mensejahterakan rakyat,” tegasnya.

Kini, AKPSI dengan kepengurusan baru diharapkan menjadi wadah kuat dan efektif.

“Pengurus baru bukan sekadar representasi kabupaten, tapi mesin perjuangan kolektif mengubah wajah industri sawit nasional,” ujar Mudyat.

Munas II AKPSI diharap menghasilkan rekomendasi konkret berupa kepastian pendapatan, perlindungan masyarakat dan petani, dukungan regulasi pusat, serta hubungan sehat dengan perusahaan sawit.

Dengan semangat baru dan arah perjuangan yang jelas, sawit di Indonesia diharapkan menjadi industri yang berdaulat, berkeadilan, dan ramah lingkungan.

Kekuatan Kolektif

Sebelumnya, Mudyat Noor menegaskan AKPSI harus menjadi kekuatan kolektif bagi daerah penghasil sawit. Pihaknya ingin daerah penghasil sawit benar-benar mendapatkan manfaat maksimal.

“Masyarakat harus menikmati kesejahteraan dari keberadaan perkebunan sawit di wilayah kami,” ujar Mudyat, melalui keterangan tertulisnya, pada Selasa.

Ia menilai kontribusi perusahaan sawit masih sangat minim.

Selama ini, lanjut Mudyat, kontribusi perusahaan sawit masih sangat kecil, bahkan banyak persoalan yang muncul ke permukaan. Mulai pertanahan, konflik sosial, kerusakan infrastruktur.

“Sampai retribusi daerah yang belum kami terima satu rupiah pun,” ungkap Bupati Mudyat.

Ia menggambarkan kondisi itu sebagai kondisi “negara dalam negara” akibat luasnya penguasaan lahan dan lemahnya kendali daerah.

Lantaran hal itu, sambung Mudyat, AKPSI dibentuk untuk memperjuangkan hak daerah penghasil sawit secara bersama, termasuk mendorong lahirnya regulasi yang lebih adil.

Ia menilai sawit berbeda dengan sektor lain.

Lahan sawit bisa mencapai ribuan hingga jutaan hektare, namun kontribusinya ke daerah masih minim.

“Untuk itu kita harus berjuang bersama melalui AKPSI agar potensi sawit benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Mudyat menyoroti kondisi di PPU, perkebunan dan pabrik sawit telah memengaruhi struktur tanah dan lingkungan sehingga berdampak pada pengembangan pertanian pangan.

Ia menekankan pentingnya advokasi bersama untuk memperjuangkan retribusi tandan buah segar dan pemanfaatan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Selama ini, ia menilai belum berpihak pada daerah penghasil.

Mudyat lantas menekankan perlunya advokasi bersama terkait retribusi TBS serta dana yang dikelola BPDPKS agar lebih berpihak kepada daerah.

Ia juga menekankan kepengurusan AKPSI bukan sekadar soal pemilihan ketua.

“Ini bukan sekadar pemilihan ketua. Ini soal bagaimana AKPSI menjadi wadah efektif memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit, agar sawit benar-benar untuk rakyat,” papar Mudyat.

Reporter: Taufik