Peralihan Jalan Sepaku Belum Tuntas, Pemkab PPU Prioritaskan Perbaikan Darurat

ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) masih menunggu kepastian pengalihan sejumlah ruas jalan di Kecamatan Sepaku yang berada dalam kawasan delineasi Ibu Kota Nusantara (IKN) kepada Otorita IKN (OIKN).
Meski komunikasi dan koordinasi dengan pihak OIKN telah dilakukan, proses pengambilalihan aset infrastruktur tersebut belum bisa berjalan sepenuhnya. Salah satu hal yang masih menjadi pertimbangan adalah kemampuan anggaran untuk membiayai pemeliharaan jalan setelah aset diserahkan.
Di tengah belum adanya kepastian pengalihan tersebut, Pemkab PPU memastikan penanganan infrastruktur jalan di Sepaku tetap menjadi perhatian. Terutama pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah menyampaikan permohonan resmi kepada OIKN terkait pengalihan sejumlah ruas jalan tersebut.
Bahkan, pembahasan secara langsung dengan Deputi Bidang Infrastruktur OIKN juga telah dilakukan untuk mencari solusi mengenai status dan pengelolaan aset jalan di wilayah Sepaku.
“Jadi begini, kami ini sebenarnya sudah menyurat juga ke OIKN terkait dengan beberapa ruas jalan yang ada di Sepaku, termasuk yang ada di delineasi IKN ya,” kata Muhajir, yang juga sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) PPU Rabu (18/11/2026).
Ia menjelaskan, Pemkab PPU menginginkan proses pengalihan dilakukan secara bertahap. Pertimbangan tersebut didasarkan pada luasnya infrastruktur yang harus ditangani serta besarnya kebutuhan pembiayaan untuk pemeliharaan jalan.
Menurut Muhajir, nilai kebutuhan anggaran yang berkaitan dengan penanganan ruas-ruas jalan tersebut cukup besar. Karena itu, pengalihan aset perlu disesuaikan dengan kesiapan pengelolaan dan kemampuan pembiayaan pihak penerima.
“Jadi kami pengin secara bertahap, terutama untuk ruas jalan yang ada di Sepaku itu, diambil alih IKN. Alokasinya lumayan besar, itu sekitar Rp6 triliun,” terangnya.
Dari hasil koordinasi yang telah dilakukan, persoalan anggaran pemeliharaan masih menjadi salah satu hal yang perlu diperhitungkan OIKN. Sebab, pengambilalihan aset jalan bukan hanya menyangkut perubahan kewenangan pengelolaan, tetapi juga konsekuensi pembiayaan untuk memastikan infrastruktur tersebut tetap terawat.
Sementara menunggu proses tersebut, Pemkab PPU tidak ingin kerusakan jalan di Sepaku dibiarkan berlarut-larut. Muhajir menyebut telah meminta jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lapangan agar lebih aktif memantau kondisi jalan dan berkoordinasi untuk melakukan penanganan pada titik-titik yang membutuhkan perbaikan segera.
Penanganan sementara akan diprioritaskan pada ruas dengan tingkat kerusakan paling berat. Salah satu langkah yang disiapkan adalah menggunakan material agregat untuk menutup bagian jalan yang berlubang maupun mengalami kerusakan sehingga masih dapat dilalui masyarakat.
Langkah tersebut menjadi bentuk penanganan awal sembari menunggu kejelasan proses pengalihan aset kepada OIKN.
“Sehingga prinsipnya, kami di pemerintah daerah tetap memperhatikan wilayah-wilayah Sepaku. Paling tidak ditindaklanjuti, jalan yang rusak bisa diagregat. Yang penting, yang parah-parah itu ditutupi dulu gitu,” tandasnya.
Pemkab PPU berharap koordinasi dengan OIKN dapat terus berlanjut hingga menghasilkan kepastian mengenai pengelolaan ruas jalan di kawasan Sepaku. Dengan pembagian kewenangan yang jelas, penanganan dan pemeliharaan infrastruktur di wilayah yang masuk kawasan IKN diharapkan dapat berjalan lebih terarah.
Di sisi lain, pemerintah daerah tetap berupaya memastikan akses masyarakat tidak terganggu akibat kondisi jalan yang rusak, terutama pada jalur-jalur yang masih digunakan untuk menunjang aktivitas sehari-hari. (Adv)



