Pemkab PPU Perkuat Komitmen Perlindungan Anak Terlantar, Mudyat Noor Dukung Sinergi Pemprov Kaltim

ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara menyatakan kesiapan untuk mengambil bagian dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap anak terlantar. Komitmen tersebut menjadi bagian dari dukungan daerah terhadap program Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam memastikan hak-hak anak terpenuhi secara menyeluruh.
Persoalan anak terlantar tidak dapat ditangani hanya oleh satu lembaga. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, baik pemerintah daerah maupun instansi vertikal, agar anak-anak yang membutuhkan perhatian khusus memperoleh hak dasar sebagaimana mestinya.
“Kami mendukung penuh program Pemprov Kaltim ini. Pemenuhan hak dan perlindungan anak terlantar merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, perlu sinergi agar setiap anak mendapatkan hak pendidikan, kesehatan, identitas, dan perlindungan hukum,” ujar Bupati PPU, Mudyat Noor, setelah mengikuti penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemprov Kaltim, 10 pemerintah kabupaten/kota, Kejaksaan Tinggi Kaltim, serta jajaran Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11/2026).
Ia menjelaskan, pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan proses penanganan berjalan secara berkelanjutan. Tidak hanya melalui pendataan, tetapi juga memastikan kebutuhan anak terlantar mendapatkan perhatian hingga mereka memperoleh akses terhadap berbagai layanan dasar.
Karena itu, koordinasi antarperangkat daerah dan lembaga terkait di lingkungan Pemkab PPU perlu diperkuat. Dengan langkah terpadu, penanganan anak terlantar diharapkan tidak berjalan secara parsial, melainkan memiliki arah dan tindak lanjut yang jelas.
“Jadi, penanganan anak terlantar perlu sinergi seluruh pihak agar hak dan perlindungan mereka terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menekankan bahwa perhatian terhadap anak terlantar merupakan salah satu cerminan kehadiran negara dalam memberikan keadilan sosial kepada masyarakat.
Menurutnya, anak-anak yang berada dalam kondisi rentan harus memperoleh perlindungan dan kesempatan yang sama untuk tumbuh serta berkembang. Oleh sebab itu, kesepakatan yang telah ditandatangani seluruh pihak harus diwujudkan melalui program konkret, bukan sekadar menjadi dokumen kerja sama.
Rudy juga mengingatkan pentingnya pemenuhan berbagai kebutuhan mendasar anak, mulai dari dokumen kependudukan, pendidikan, layanan kesehatan hingga perlindungan hukum.
“Untuk itu, jangan sampai kita sibuk menyelamatkan administrasi tapi lupa menyelamatkan masa depan generasi anak-anak kita,” ujar Rudy.
Selain mengandalkan dukungan pemerintah, Gubernur Kaltim turut mengajak dunia usaha untuk terlibat dalam program tersebut. Perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk BUMD dan sektor swasta, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bentuk beasiswa, fasilitas kesehatan, maupun bantuan sosial lainnya.
Di sisi lain, Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim, Chatarina Muliana, mengungkapkan bahwa persoalan administrasi dan kepastian hukum masih menjadi salah satu kendala dalam pemenuhan hak anak terlantar.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah belum lengkapnya identitas hukum anak akibat proses penetapan wali yang belum diselesaikan. Kondisi tersebut berpotensi menghambat anak dalam mengakses sejumlah layanan publik.
Untuk mengatasi persoalan itu, Kejaksaan melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) menyatakan kesiapan memberikan pendampingan hukum kepada pemerintah daerah. Pendampingan tersebut diarahkan untuk membantu mempercepat proses perwalian agar anak-anak dapat memperoleh dokumen kependudukan secara sah.
Kerja sama lintas instansi ini juga diarahkan pada pembaruan dan validasi data anak secara berkala. Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat memetakan kebutuhan sekaligus menentukan bentuk intervensi yang tepat bagi setiap anak.
“Keterlibatan sektor swasta juga menjadi bagian dari strategi memperluas dukungan, terutama melalui program beasiswa pendidikan dan penyediaan fasilitas kesehatan,” tuturnya. (Adv)



