Gerbang Nusantara

Insentif Kader Posyandu Desa Diusulkan Naik Jadi Rp400 Ribu Mulai 2027

ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara berencana meningkatkan dukungan kesejahteraan bagi kader Posyandu desa melalui usulan kenaikan insentif bulanan. Dari yang sebelumnya sebesar Rp300 ribu, kini diusulkan menjadi Rp400 ribu untuk setiap kader.

Rencana penyesuaian tersebut disiapkan untuk diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2027. Usulan ini menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap meningkatnya tugas dan tanggung jawab kader Posyandu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU, Tita Deritayati, mengatakan kenaikan insentif tersebut didasarkan pada perubahan fungsi dan cakupan kerja Posyandu yang kini semakin luas.

Menurutnya, Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada kegiatan pelayanan kesehatan, tetapi telah berkembang menjadi lembaga kemasyarakatan desa yang memiliki peran dalam mendukung enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa.

Perubahan tersebut membuat kader Posyandu memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam membantu pemerintah desa menjalankan berbagai program pelayanan masyarakat.

Selain menjalankan kegiatan kesehatan, kader juga terlibat dalam pendataan warga, mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, menyampaikan informasi pelayanan, hingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan pembangunan desa.

“Karena dengan semakin luasnya peran Posyandu, tentu perlu diimbangi dengan dukungan pemerintah desa yang memadai, termasuk pemberian insentif yang proporsional dengan tugas dan tanggung jawab kader di Posyandu,” jelas Tita, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan Posyandu saat ini semakin strategis karena menjadi salah satu ujung tombak pemerintah desa dalam menjangkau kebutuhan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, dukungan terhadap para kader dinilai perlu disesuaikan dengan perkembangan tugas yang mereka emban.

Selain mempertimbangkan perluasan fungsi Posyandu, DPMD PPU juga melihat adanya kebijakan penyesuaian insentif bagi kader Posyandu di tingkat kelurahan yang direncanakan mulai berlaku pada Januari 2027.

Kebijakan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menyelaraskan dukungan pemerintah terhadap kader Posyandu, baik yang bertugas di desa maupun kelurahan.

Meski demikian, Tita menyebut penerapan kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan mekanisme penganggaran serta sumber pendanaan yang berbeda antara pemerintahan desa dan kelurahan.

Dengan adanya usulan kenaikan insentif ini, DPMD PPU berharap para kader semakin termotivasi dalam menjalankan tugas pelayanan. Dukungan yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kualitas kinerja kader sekaligus memperkuat peran Posyandu sebagai mitra pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, usulan kenaikan dari Rp300 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan tersebut akan dibahas dalam tahapan perencanaan dan penganggaran daerah untuk Tahun Anggaran 2027.

Pemerintah daerah berharap penyesuaian ini dapat menjadi bagian dari penguatan kelembagaan Posyandu, sehingga pelayanan kepada masyarakat di tingkat desa semakin optimal dan merata. (Adv)

 

Selengkapnya

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button