Gerbang Nusantara

Pemprov Kaltim Kucurkan Rp446 Juta untuk Apresiasi Petugas Karhutla PPU

ADARA TIMUR – Pemerintah memberikan apresiasi kepada personel lintas instansi yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Sebagai bentuk penghargaan atas tugas dan keterlibatan petugas selama empat bulan terakhir, disiapkan anggaran uang lelah sebesar Rp446 juta.

Dari total alokasi tersebut, sekitar Rp260 juta telah direalisasikan untuk diberikan kepada petugas yang terlibat langsung dalam operasi pemadaman di lapangan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) PPU, Nurlaila, mengatakan pemberian uang lelah tersebut diberikan kepada personel gabungan dari sejumlah instansi, di antaranya pemadam kebakaran, Satpol PP, TNI/Polri, Dinas Pertanian, serta jajaran BPBD.

Besaran penerimaan disesuaikan dengan jumlah personel dan tingkat keterlibatan masing-masing dalam penanganan kejadian kebakaran. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, petugas memperoleh uang lelah sebesar Rp120 ribu untuk setiap kejadian yang memenuhi kriteria.

” Petugas menerima Rp120 ribu untuk setiap kejadian kebakaran sesuai kriteria yang ditetapkan. Pemberian uang lelah memperhitungkan jumlah personel dan keterlibatan mereka selama penanganan karhutla,” ujar Nurlaila, Jumat (20/11/2026).

Ia menjelaskan, anggaran tersebut bukan bersumber dari APBD Kabupaten PPU, melainkan dialokasikan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Provinsi Kalimantan Timur.

Proses penyalurannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kelengkapan administrasi dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kegiatan. Setiap dokumen yang diajukan terlebih dahulu diperiksa sebelum diproses untuk pencairan.

Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, BPBD Provinsi Kaltim mengajukan pencairan melalui Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Selanjutnya, dana diteruskan ke rekening pengelola untuk dibagikan kepada personel yang berhak menerima.

“Jadi, setelah dokumen dinyatakan memenuhi ketentuan, BPBD Provinsi mengajukan pencairan kepada BKAD. Dana kemudian diteruskan ke rekening pengelola untuk dibagikan kepada petugas penerima, semoga ini menjadi bagian apresiasi pemerintah kepada petugas kami di lapangan,” paparnya.

Namun, tidak seluruh kejadian karhutla dapat diajukan untuk memperoleh uang lelah. BPBD menerapkan ketentuan khusus berdasarkan luas lahan yang terbakar, yakni minimal 0,25 hektare atau sekitar 2.500 meter persegi.

Kriteria tersebut digunakan untuk menentukan kejadian yang masuk dalam perhitungan pemberian insentif. Sementara kebakaran dengan luasan di bawah batas tersebut tidak dimasukkan dalam pengajuan.

Mengenai keterlibatan masyarakat sipil dalam operasi pemadaman, Nurlaila mengakui bahwa pemberian uang lelah bagi relawan masih memiliki keterbatasan. Salah satu unsur relawan yang mendapat perhatian dalam skema tersebut adalah Palang Merah Indonesia (PMI).

Menurutnya, penanganan karhutla di PPU selama ini lebih banyak mengandalkan personel dari instansi resmi. Hal tersebut berkaitan dengan tingkat risiko pekerjaan di lapangan yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, serta kemampuan teknis dalam menghadapi kondisi kebakaran.

“Jadi begini, untuk uang lelah relawan, kita terbatas. Ada untuk PMI. Di PPU ini, hampir seluruh kebakaran ditangani petugas karena penanganan karhutla membutuhkan fisik dan mental yang kuat, semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan,” tandasnya.

Melalui dukungan anggaran tersebut, pemerintah diharapkan dapat memberikan penghargaan atas dedikasi petugas sekaligus menjaga semangat personel dalam menjalankan tugas penanggulangan karhutla. Sinergi ant instansi juga tetap menjadi faktor penting dalam memperkuat kesiapsiagaan dan mempercepat penanganan kebakaran di wilayah PPU. (Adv)

 

Selengkapnya

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button