Gerbang Nusantara

Serapan Anggaran PPU Baru 63,77 Persen, BKAD Pastikan Program Daerah Tetap Berjalan

ADARA TIMUR – Realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) hingga September 2026 masih belum mencapai target yang diharapkan. Berdasarkan hasil evaluasi hingga akhir triwulan ketiga, realisasi keuangan daerah tercatat sebesar 63,77 persen.

Meski capaian tersebut masih tergolong rendah, pemerintah daerah memastikan kondisi itu tidak menghambat pelaksanaan berbagai program pembangunan maupun kegiatan operasional organisasi perangkat daerah (OPD).

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, menjelaskan bahwa rendahnya persentase realisasi keuangan lebih disebabkan oleh belum tuntasnya proses pembayaran kepada pihak ketiga atau rekanan. Sementara itu, sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan disebut tetap berjalan sesuai pelaksanaan di lapangan.

Menurutnya, terdapat perbedaan antara progres pekerjaan fisik dengan pencatatan realisasi keuangan. Sejumlah pekerjaan bahkan telah diselesaikan oleh rekanan, tetapi pembayaran belum seluruhnya dilakukan karena pemerintah menerapkan pengaturan pencairan anggaran secara lebih selektif.

“Realisasi keuangan yang rendah karena pembayaran ke pihak ketiga belum sepenuhnya, walaupun kegiatannya running semua di lapangan,” ungkap Muhajir saat memberikan keterangan di Penajam, Jumat (20/11/2026).

Ia menerangkan, kebijakan pembayaran proyek pada tahun ini mengalami penyesuaian dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pembayaran termin pekerjaan dapat dicairkan hingga 70 persen, kini pemerintah daerah menerapkan pengendalian yang lebih ketat untuk menjaga ketersediaan kas daerah.

Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya mengantisipasi tekanan likuiditas sekaligus mencegah munculnya persoalan defisit anggaran yang dapat mengganggu stabilitas keuangan daerah.

Kondisi fiskal PPU pada 2026 memang menghadapi tantangan cukup besar. Dalam Perubahan APBD tahun ini, kemampuan keuangan daerah tercatat sekitar Rp1,99 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,6 triliun.

Selain penurunan kapasitas anggaran, pemerintah daerah juga masih memiliki kewajiban menyelesaikan cicilan pinjaman jangka pendek sebesar Rp208 miliar kepada Bankaltimtara. Pinjaman tersebut sebelumnya digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang pada tahun anggaran 2025.

Di tengah keterbatasan tersebut, BKAD PPU terus mengatur tahapan penyelesaian administrasi dan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan oleh pihak rekanan.

Proses verifikasi dilakukan secara bertahap berdasarkan waktu penyelesaian pekerjaan. Proyek fisik yang rampung hingga awal Oktober masuk dalam tahapan pemrosesan pertama. Sementara pekerjaan yang baru diselesaikan menjelang akhir November akan ditangani melalui tahapan rekonsiliasi berikutnya.

Skema tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah daerah mengatur arus kas sekaligus memastikan kewajiban pembayaran kepada rekanan dapat diselesaikan berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan ketersediaan anggaran.

Muhajir menegaskan, pengelolaan keuangan secara hati-hati menjadi langkah yang harus ditempuh pemerintah daerah dalam menghadapi keterbatasan fiskal. Menurutnya, kebijakan pinjaman yang dilakukan sebelumnya juga merupakan salah satu upaya agar kewajiban keuangan daerah dapat diselesaikan tanpa menghentikan pelaksanaan program pembangunan.

“Kalau kita tidak ada skema pinjaman, pasti utang tidak akan selesai. Inilah bentuk kebijakan pemerintah agar perputaran dan pencapaian visi-misi tetap jalan,” pungkasnya.

Dengan pengaturan pembayaran dan verifikasi secara bertahap, Pemkab PPU berharap realisasi keuangan daerah dapat terus meningkat hingga penghujung tahun anggaran 2026, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dalam menjaga kondisi fiskal daerah. (Adv)

 

Selengkapnya

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button