Bupati PPU Ingatkan Urgensi Penyelarasan Kebijakan Ekonomi Daerah dan Pusat
PPU punya peran strategis sebagai daerah penyangga IKN.
ADARATIMUR.COM – Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor menegaskan komitmen pemerintah daerah memperkuat koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter.
Terutama menghadapi perubahan struktural ekonomi di Kaltim seiring berkembangnya pembangunan Ibu Kota Nusantara- IKN.
Mudyat Noor turut hadir di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2025 yang digelar Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Jumat (28/11/2025) lalu. Ia bersama Kepala daerah kabupaten kota lain dan Bank Indonesia, serta pelaku bisnis, membahas pentingnya kebijakan fiskal dan moneter.
Bupati Mudyat mengatakan kehadirannya di forum itu sebagai komitmen memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter.
Terutama mempersiapkan PPU sebagai daerah penyangga pertumbuhan ekonomi seiring pembangunan IKN. Pihaknya ingin memastikan arah kebijakan ekonomi daerah selaras dengan dinamika nasional.
“Apalagi PPU punya peran strategis sebagai daerah penyangga IKN,” ujar Mudyat, melalui keterangannya. Ia menyampaikan sinergi bersama Bank Indonesia sangat penting.
Terutama untuk menjaga stabilitas harga, sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Penajam Paser Utara.
Mudyat menilai forum ini menjadi salah satu agenda strategis yang mempertemukan pemerintah daerah, sektor perbankan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat respons kebijakan dinamika ekonomi.
Di forum itu, dibahas pula perkembangan ekonomi nasional dan arah kebijakan moneter tahun 2025.
Sejumlah poin krusial yang disampaikan, meliputi proyeksi pertumbuhan ekonomi, langkah pengendalian inflasi, stabilisasi nilai tukar rupiah.
Termasuk potensi sektor prioritas yang dikembangkan daerah untuk memperkuat ketahanan ekonomi.
Mudyat menilai, informasi dan rekomendasi kebijakan yang disampaikan Bank Indonesia sangat penting bagi Kabupaten PPU, terutama untuk menjaga stabilitas harga dan memperkuat fondasi ekonomi daerah.
“Pertemuan ini memberi banyak masukan strategis bagi pemerintah daerah,” kata Mudyat.
Mudyat menambahkan, PPU memiliki peran strategis sebagai daerah penyangga pertumbuhan ekonomi IKN, sehingga kebutuhan akan kebijakan ekonomi yang sinkron menjadi semakin mendesak.
Di forum tersebut Gubernur Bank Indonesia juga menyampaikan outlook perekonomian nasional tahun 2025. Yang mencakup proyeksi pertumbuhan, pengendalian inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah, hingga sektor prioritas yang berpotensi berkembang di daerah.
Forum tersebut juga memaparkan tantangan global yang dapat mempengaruhi perdagangan, investasi, dan sektor keuangan.
“Sehingga diperlukan strategi adaptif dan kolaboratif lintas sektor untuk menjaga resiliensi ekonomi nasional dan daerah,” kata Mudyat. Ia mengapresiasi dihelatnya PTBI dan informasi serta rekomendasi yang disampaikan Bank Indonesia.
Ia berharap lewat PTBI kolaborasi antar lembaga semakin kokoh. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, stabil, dan berkelanjutan.
Desak DPR Bantu Daerah Terkait TKD dan DBH
Bupati Mudyat juga mendesak Komisi XII DPR RI menjadi motor perubahan kebijakan terkait Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).
Ia menuntut, proporsionalitas DBH kembali diterapkan, memastikan daerah penghasil sumber daya alam mendapatkan porsi yang adil.
Desakan itu ia sampaikan saat kunjungan kerja Panitia Kerja Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, belum lama ini.
“Kami meminta pemerintah pusat mempertimbangkan skema dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan,” tegas Mudyat.
Menurutnya, hal ini tuntutan mendasar, sebab eksploitasi sumber daya alam yang massif di Kaltim telah meninggalkan dampak ekologis yang besar.
Bupati juga menyampaikan unek-unek ihwal kontribusi besar Kalimantan Timur sebagai lumbung energi negara dengan kondisi infrastruktur daerah yang jauh tertinggal.
“Pembangunan jalan di Pulau Jawa bertingkat-tingkat. Tapi di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” jelasnya.
Sorotan Mudyat tidak hanya tertuju pada infrastruktur fisik, tetapi juga pada kondisi fiskal daerah, terutama setelah PPU ditetapkan sebagai daerah penyangga IKN.
Kabupaten PPU mengalami hantaman finansial signifikan, kemampuan pembiayaan daerah anjlok drastis. APBD tahun lalu di angka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa Rp1,3 triliun.
“Kondisi ini sangat memukul daerah,” katanya. Bupati menilai hal itu tidak adilnya, situasi ini bagi daerah ikut memikul beban strategis nasional.
Selain infrastruktur dan fiskal, ia juga mengeluhkan isu kerakyatan, terkait kondisi sektor perikanan di PPU. Meski potensi laut PPU dianggap luar biasa, kesejahteraan nelayan masih memprihatinkan.
Menurutnya potensi nelayan di PPU sangat besar, tapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah.
Karena itu, ia meminta perhatian pemerintah pusat agar berinvestasi ke fasilitas pendukung vital.
Misalnya pembangunan pelabuhan perikanan, pengadaan Cold Storage atau gudang pendingin, serta perbaikan sistem pemasaran hasil laut.
“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur termasuk Kabupaten PPU sudah memberi banyak kepada negara,” tegas Mudyat.
Reporter: Taufik
