Cegak Praktik Kecurangan di Pelabuhan, SAM Sahat : Digitalisasi dan Modernisasi Harus Segera Dilakukan
ADARA TIMUR – Melihat masih banyaknya praktik kecurangan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia, Staf Ahli Menko (SAM) Bidang Manajeman Konektivitas Kemenko Marves, Sahat Manaor Panggabean membeberkan beberapa upaya yang harus segera mungkin dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya adalah transformasi digital dan modernisasi kepelabuhanan.
“Potret pelabuhan di Indonesia memang kalau bicara digitalisasi dan modernisasi, ini adalah suatu upaya yang harus dilakukan sesegera mungkin agar posisi kita bisa lebih baik, atau paling tidak bisa sama dengan negara lain di Asia dan sekitarnya,” jelas SAM Sahat pada live interview program “Hot Economy Berita Satu TV”, Senin (15-11-2021), di Jakarta.
Dengan diterapkannya modernisasi dan digitalisasi, menurut Sahat ini tentu akan memudahkan semua orang untuk memonitor baik dari sisi perizinan maupun pelayanan kepelabuhanan.
“Untuk itu kita mendorong pelabuhan-pelabuhan untuk melakukan modernisasi dan digitalisasi sehingga semua proses baik perizinan, aktifitas tracking dan tracing bisa dilakukan dengan baik,” katanya.
Selain itu, Sahat mengatakan secara global ada 3 simpul yang perlu dirapikan di pelabuhan. Pertama simpul aktifitas perkapalan sebelum masuk ke pelabuhan, yang kedua aktifitas di pelabuhan itu sendiri, yang ketiga aktifitas ketika barang keluar dari pelabuhan.
“Ketiga simpul ini harus kita rapikan dan harus terkoneksi secara online agar bisa dilakukan tracking dan tracing yang terintegrasi. Kalau sudah terintegrasi dengan baik saya yakin kita bisa meminimalisir ruang gerak mafia,” tutur SAM Sahat.
Terkait hal lain yang tidak kalah penting SAM Sahat mengatakan adalah Sumber Daya Manusia (SDM). SAM Sahat mengingatkan untuk SDM pentingnya integritas yang harus dipegang teguh.
Pada kesempatan yang sama Kepala Badan Logistik dan Rantai Pasok KADIN, Akbar Djohan menyatakan bahwa praktik kecurangan di pelabuhan-pelabuhan Indonesia seperti pungli-pungli memang harus dituntaskan ini karena biaya pungli tersebut akan memperburuk kinerja dan juga akan menambah cost logistic yang ada di pelabuan itu sendiri.
Akbar menambahkan adanya mafia dikarenakan masih adanya ruang pertemuan face to face antara pihak yang berkepentingan dan regulator di dalam pelabuhan.
“Jadi ini sudah waktunya digitalisasi. Sekarang kita bersama-sama kementerian akan mempercepat proses digitalisasi kepelabuhanan melalui yang namanya NLE (National Logistic Ecosystem), disitu akan menjamin kepastian biaya, kepastian waiting time kapal di pelabuhan. Semuanya akan secara transparan nampak di dashboard,” katanya menjelaskan.
Dengan digitalisasi tersebut Akbar Djohan mengatakan akan mempersempit ruang gerak dan akan meminimalisir kesempatan oknum-oknum untuk melakukan pungli di pelabuhan.
Biro Komunikasi
Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi
