Disdukcapil PPU Kejar Target Aktivasi IKD 50 Persen hingga Akhir 2026
ADARA TIMUR – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus berupaya mempercepat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD). Upaya tersebut dilakukan untuk mengejar target nasional sekaligus mendukung pemutakhiran data masyarakat yang menjadi sasaran program perlindungan sosial (Perlinsos).
Hingga pertengahan November 2026, jumlah registrasi IKD untuk kebutuhan pendataan Perlinsos di Kabupaten PPU tercatat sebanyak 12.182 Kepala Keluarga (KK). Angka tersebut baru mencapai sekitar 17,62 persen dari total 79 ribu KK yang masuk dalam pendataan.
Capaian ini masih terpaut cukup jauh dari target minimal yang ditetapkan pemerintah pusat, yakni sebesar 50 persen hingga akhir Desember 2026. Dengan waktu yang tersisa kurang dari dua bulan, Disdukcapil PPU dituntut meningkatkan intensitas pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat.
Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Disdukcapil PPU, Bachtiar Latief, mengatakan percepatan aktivasi IKD menjadi salah satu pekerjaan yang harus segera dituntaskan. Terlebih, program tersebut berkaitan langsung dengan kebutuhan integrasi dan validasi data penerima perlindungan sosial.
Menurutnya, target yang ditetapkan pemerintah pusat melalui koordinasi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Sosial (Kemensos) mengharuskan daerah mencapai sedikitnya 50 persen dari sasaran pendataan hingga penghujung tahun.
“Kami masih harus mengejar target yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Saat ini capaian kita baru 12.182 KK atau sekitar 17,62 persen. Sementara target minimal yang harus dipenuhi sebesar 50 persen sampai akhir tahun,” ungkap Bachtiar.
Ia menjelaskan, diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar proses registrasi IKD dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Pasalnya, pencapaian target tersebut tidak hanya bergantung pada pelayanan di kantor Disdukcapil, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pendaftaran dan aktivasi.
Bachtiar menambahkan, pemanfaatan IKD juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketepatan data administrasi kependudukan. Data yang valid dan terintegrasi diperlukan agar proses pendataan maupun penyaluran program perlindungan sosial dapat berjalan sesuai dengan sasaran.
Karena itu, masyarakat diharapkan tidak menunda proses aktivasi IKD. Kesadaran untuk melengkapi administrasi kependudukan secara digital dinilai dapat membantu pemerintah daerah mempercepat pemenuhan target sekaligus memperkuat kualitas basis data kependudukan.
Disdukcapil PPU pun perlu mengoptimalkan berbagai saluran pelayanan dan koordinasi lintas instansi agar capaian registrasi terus meningkat sebelum batas waktu yang ditentukan pemerintah pusat.
Dengan demikian, percepatan aktivasi IKD di Kabupaten PPU diharapkan tidak sekadar memenuhi target persentase nasional, tetapi juga mendukung tersedianya data kependudukan yang lebih akurat sebagai dasar pelaksanaan berbagai program pelayanan dan perlindungan sosial bagi masyarakat. (Adv)
