Diskan PPU Perkuat Legalitas Kelompok Perikanan, 9.000 Pelaku Usaha Terdata
ADARA TIMUR – Penguatan kelembagaan dan kelengkapan administrasi menjadi perhatian Dinas Perikanan (Diskan) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dalam mengembangkan sektor perikanan daerah. Upaya tersebut dilakukan agar para nelayan, pembudidaya, serta pelaku pengolahan hasil perikanan memiliki identitas dan legalitas kelompok yang jelas.
Hal ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memastikan berbagai program pembinaan maupun bantuan pemerintah dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar memenuhi persyaratan.
Kepala Diskan PPU, Andi Trasodiharto, menyampaikan bahwa berdasarkan pendataan yang dilakukan, terdapat sekitar 9.000 warga yang tercatat aktif menjalankan kegiatan usaha di sektor perikanan.
Para pelaku usaha tersebut tergabung dalam sejumlah kelompok dengan bidang kegiatan berbeda. Rinciannya meliputi 470 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan), 380 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan tangkap, serta 60 Kelompok Pengolah dan Pemasar (Poklasar).
Menurut Andi, pembentukan kelompok menjadi salah satu aspek penting dalam penataan pelaku usaha perikanan. Setiap kelompok yang dibentuk harus memenuhi ketentuan administrasi, termasuk jumlah keanggotaan minimal 10 orang.
“Pembentukan kelompok harus memiliki anggota sekurang-kurangnya 10 orang. Kelompok ini nantinya menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk mendapatkan pembinaan, pendampingan, serta mengakses program pemerintah,” kata Andi, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, proses pembentukan Pokdakan, KUB maupun Poklasar tidak bisa dilakukan hanya dengan membentuk kepengurusan secara informal. Para calon anggota kelompok juga harus mendapatkan pendampingan dari penyuluh perikanan yang bertugas di wilayah masing-masing.
Pendampingan tersebut diperlukan agar kelompok yang terbentuk memenuhi ketentuan dan memiliki dokumen administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sejumlah persyaratan yang harus disiapkan di antaranya proposal pembentukan kelompok, berita acara pembentukan, fotokopi KTP seluruh anggota, Nomor Induk Berusaha (NIB), serta surat pengukuhan dari pemerintah desa atau kelurahan.
Selain dokumen dasar tersebut, kelompok juga perlu melengkapi persyaratan kelembagaan lainnya, seperti NPWP kelompok, akta notaris, pemasangan papan nama, hingga adanya aktivitas usaha yang benar-benar berjalan.
Andi menegaskan, salah satu persyaratan penting yang tidak boleh diabaikan adalah kepemilikan Kartu Pelaku Usaha Bidang Kelautan dan Perikanan (Kusuka). Identitas tersebut harus dimiliki oleh pelaku usaha, baik secara perorangan maupun melalui badan usaha atau kelompok sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kusuka menjadi salah satu identitas penting bagi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan. Karena itu, kami mendorong nelayan, pembudidaya maupun pengolah hasil perikanan untuk memastikan sudah memiliki kartu tersebut,” tegasnya.
Ia menerangkan, Kusuka merupakan kartu identitas yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Keberadaannya berfungsi sebagai identitas tunggal bagi masyarakat yang menjalankan aktivitas usaha di bidang kelautan dan perikanan.
Dengan memiliki identitas tersebut, pelaku usaha akan lebih mudah terdata dalam sistem pemerintah dan memiliki akses terhadap berbagai program fasilitasi, termasuk bantuan pemerintah, kemudahan pelayanan perizinan, serta program pengembangan sektor perikanan.
Diskan PPU berharap penataan administrasi dan legalitas kelembagaan ini dapat meningkatkan kualitas pengelolaan kelompok perikanan di daerah. Dengan organisasi yang tertib dan memiliki dokumen lengkap, proses pembinaan maupun penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih terarah.
Kedepan, penguatan kelompok juga diharapkan mampu mendorong para pelaku usaha perikanan agar tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah, tetapi berkembang menjadi kelompok usaha yang mandiri, produktif, dan memiliki daya saing. (Adv)
