DPUPR PPU Dorong Peningkatan Kompetensi Pekerja Konstruksi, Sertifikasi Gratis Berlanjut pada 2027

ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) berupaya memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) di sektor konstruksi. Salah satu langkah yang disiapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) PPU adalah melanjutkan program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja lokal pada 2027.
Program tersebut tetap menjadi perhatian meskipun pemerintah daerah harus menyesuaikan berbagai kegiatan dengan kondisi kemampuan fiskal. Karena itu, jumlah peserta pelatihan yang direncanakan tahun depan masih terbatas.
Sekretaris DPUPR PPU, Muhammad Ali Musthofa, menjelaskan bahwa dalam penyusunan rencana kegiatan 2027, pihaknya sementara mengalokasikan anggaran untuk satu kelas pelatihan dengan kuota sekitar 30 orang.
“Mengingat keterbatasan fiskal keuangan daerah untuk 2027, kami menganggarkan sementara untuk satu kelas atau 30 orang,” kata Ali, Senin (16/11/2026).
Ia menyebutkan, jumlah tersebut masih dapat mengalami penyesuaian mengikuti perkembangan pembahasan dan ketersediaan anggaran. Kendati kuotanya belum besar, DPUPR berupaya agar masyarakat tetap mendapatkan akses peningkatan keterampilan sekaligus memperoleh pengakuan kompetensi melalui sertifikasi.
Dalam pelaksanaannya, program ini juga akan melibatkan Polres PPU sebagai mitra kerja sama. Sinergi tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran kegiatan sekaligus memperluas manfaat pelatihan bagi masyarakat.
“Kegiatan ini tetap kami sinergikan bersama Polres PPU dan sifatnya sertifikasi gratis untuk masyarakat,” tambahnya.
Selain mempersiapkan program pelatihan tahun depan, DPUPR PPU juga akan menggelar Forum Jasa Konstruksi tingkat kabupaten pada November 2026. Agenda tersebut menjadi wadah koordinasi dan komunikasi bagi berbagai pihak yang berkecimpung dalam bidang konstruksi.
Forum yang diselenggarakan bersama Polres PPU itu direncanakan melibatkan pelaku usaha jasa konstruksi, tenaga ahli, mandor, pekerja terampil, serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Ali mengatakan, pertemuan tersebut penting untuk membangun kesamaan pandangan mengenai kebutuhan dan tantangan sektor konstruksi di Kabupaten PPU.
“Dalam November 2026 ini, DPUPR bersama Polres PPU akan menggelar Forum Jasa Konstruksi se-Kabupaten PPU,” ungkapnya.
Melalui forum tersebut, berbagai persoalan di lapangan diharapkan dapat dibicarakan secara bersama, termasuk kebutuhan tenaga kerja terampil, peningkatan kualitas SDM, serta penguatan koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha konstruksi.
Menurut Ali, kesiapan tenaga kerja lokal menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan seiring meningkatnya aktivitas pembangunan di Kabupaten PPU. Terlebih, posisi PPU yang berbatasan langsung dengan kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam berbagai kegiatan pembangunan.
Namun, peluang tersebut perlu diimbangi dengan kemampuan dan kualifikasi tenaga kerja yang memadai. Kepemilikan sertifikat kompetensi menjadi salah satu modal penting agar pekerja lokal memiliki pengakuan atas keterampilan yang dimiliki.
DPUPR PPU berharap melalui pelatihan, sertifikasi, dan forum jasa konstruksi, kualitas tenaga kerja daerah semakin meningkat sehingga masyarakat lokal dapat lebih siap bersaing dan mengambil peran dalam perkembangan sektor konstruksi di wilayah PPU maupun kawasan IKN. (Adv)



