Kesbangpol PPU Alokasikan Rp185 Juta untuk Pendidikan Politik 2026, Penyesuaian Skala Prioritas Dilakukan
ADARA TIMUR – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terus memantapkan persiapan pelaksanaan program pembinaan dan pendidikan politik bagi jajaran pengurus serta kader partai politik untuk tahun anggaran 2026. Di tengah dinamika pengelolaan keuangan daerah yang menuntut efisiensi di berbagai lini, Kesbangpol PPU menetapkan alokasi dana khusus sebesar Rp185 juta yang akan dimaksimalkan secara terarah dan berbasis skala prioritas.
Kebijakan penyesuaian anggaran ini menjadi bukti komitmen pemerintah daerah untuk menjaga kesinambungan edukasi demokrasi lokal, meskipun ruang gerak pembiayaan yang tersedia relatif terbatas.
Kepala Kesbangpol PPU, Andi Singkerru, menjelaskan bahwa penetapan angka Rp185 juta tersebut merupakan hasil perhitungan cermat dari sisa alokasi anggaran yang masih memungkinkan untuk dimanfaatkan. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah mewajibkan pihak Kesbangpol untuk bertindak lebih selektif dalam menelaah setiap usulan kegiatan yang masuk dari masing-masing organisasi peserta pemilu.
“Dari sisa dana yang tersedia, kami mengalokasikan sekitar Rp185 juta untuk pelaksanaan pendidikan politik bagi partai politik,” ujar Andi saat memberikan penjelasan terkait arah kebijakan anggaran lembaga yang dipimpinnya, Rabu (21/10/2026).
Penerapan skala prioritas yang ketat ini secara langsung memengaruhi cakupan dan variasi kegiatan yang diajukan oleh partai politik. Salah satu usulan yang dipastikan belum dapat diakomodasi pada tahun ini adalah agenda pelaksanaan pendidikan politik yang berorientasi di luar daerah. Mengenai kondisi tersebut, Andi menyampaikan bahwa pihak Kesbangpol telah membangun komunikasi transparan dan memohon pemahaman dari para pimpinan parpol di Kabupaten PPU.
“Saya sudah menyampaikan kepada Ketua bahwa kami meminta maaf karena keterbatasan anggaran membuat seluruh usulan kegiatan pendidikan politik partai belum bisa kami akomodasi,” tutur Andi
Meskipun harus dijalankan dalam skema hemat anggaran, program pendidikan politik tetap dipandang sebagai instrumen vital dalam membentuk ekosistem politik yang matang dan berintegritas. Edukasi politik secara berkelanjutan dinilai sangat penting untuk memperkuat pemahaman pengurus partai mengenai fungsi kelembagaan, etika berpolitik, tata kelola pemerintahan yang baik, serta optimalisasi peran parpol dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat pada setiap tahapan pembangunan daerah.
Sebagai langkah konkret untuk menyiasati keterbatasan dana, Kesbangpol PPU kini memfokuskan perhatian pada penyusunan formulasi kegiatan yang lebih substantif dan efisien. Penyesuaian dilakukan mulai dari pemilihan materi pembinaan yang krusial, penentuan target peserta secara tepat sasaran, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana milik pemerintah daerah guna menekan pengeluaran operasional. Melalui strategi ini, Kesbangpol PPU optimistis program pembinaan politik bagi partai dapat tetap berlangsung efektif, tepat sasaran, dan sepenuhnya akuntabel sesuai dengan regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku. (Adv)
