Sokong Ketahanan Pangan Nasional, Pemkab PPU Hadiri Kongres ke-20 PDHI di Ibu Kota Nusantara
ADARA TIMUR – Peran strategis profesi kedokteran hewan dalam menjaga rantai pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) menjadi sorotan utama dalam pembukaan Kongres ke-20 Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI). Agenda akbar berskala nasional tersebut diselenggarakan secara khidmat di Auditorium Gedung Kemenko III, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Kamis (15/10/2026).
Acara yang mengusung tema besar “Sinergi Dokter Hewan Mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional” ini menjadi magnet berkumpulnya para pemangku kebijakan jajaran pusat dan daerah. Tampak hadir dalam pembukaan tersebut Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono beserta jajaran, Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, serta Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur.
Hadir mewakili Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Margono Hadi Sutanto. Pertemuan ini juga dikawal langsung oleh pimpinan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta ratusan pengurus dan anggota PDHI bersama Perhimpunan Istri Dokter Hewan Indonesia (PIDHI) dari berbagai wilayah di tanah air.
Kongres ini menegaskan kembali bahwa tugas seorang dokter hewan di era modern telah meluas secara signifikan. Peran mereka tidak lagi terbatas pada aspek klinis penyembuhan satwa atau hewan ternak semata, melainkan memegang fungsi vital sebagai garda terdepan dalam sistem One Health (Satu Kesehatan). Pendekatan ini mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan, termasuk mencegah penularan penyakit zoonosis (penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia) serta melakukan pengawasan ketat terhadap kelayakan produk pangan asal hewan sebelum dikonsumsi oleh masyarakat luas.
Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dan menjadi mitra strategis utama bagi Ibu Kota Nusantara, Kabupaten PPU memiliki kepentingan besar terhadap standardisasi ini. Lonjakan populasi di kawasan IKN dan sekitarnya secara otomatis meningkatkan permintaan pasar terhadap komoditas daging, telur, susu, dan produk turunan hewan lainnya, sehingga pengawasan mutu dari hulu ke hilir menjadi hal yang mendesak.
Di akhir kunjungannya dalam rangkaian kongres tersebut, Margono Hadi Sutanto menggarisbawahi pentingnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme para praktisi veteriner di Indonesia. Menurutnya, pemenuhan kebutuhan pangan hewani yang melimpah tidak akan berdampak positif bagi kualitas sumber daya manusia jika tidak dibarengi dengan jaminan keamanan pangan yang lolos uji klinis serta bebas dari residu zat berbahaya.
“Harapan besar kami dari pemerintah daerah adalah agar PDHI ke depan tumbuh semakin profesional, solid, dan mampu menjawab tantangan zaman. Dengan profesionalisme yang tinggi, para dokter hewan dapat mengambil peran yang jauh lebih luas dalam struktur pembangunan nasional. Selain berkontribusi meningkatkan kualitas kesehatan hewan di sektor peternakan, mereka juga harus menjadi motor utama dalam mendorong kualitas, higienitas, serta keamanan pangan nasional,” tegas Margono.
Melalui penyelenggaraan Kongres ke-20 di jantung IKN ini, Pemkab PPU berharap forum tertinggi kedokteran hewan ini mampu melahirkan rekomendasi-rekomendasi taktis, regulasi yang adaptif, serta cetak biru kebijakan baru. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Otorita IKN, Kementerian Pertanian, dan para klinisi veteriner diharapkan dapat mewujudkan kedaulatan pangan berbasis hewani yang tangguh guna menyokong kebutuhan logistik di seluruh wilayah Nusantara secara berkelanjutan. (Adv)
