Perkuat Ketahanan Sosial Benuo Taka, Pemkab PPU dan Baznas Kaltim Rancang Integrasi Data Mustahik

ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) secara agresif terus mencari terobosan strategis untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Di tengah fokus daerah sebagai mitra strategis pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), penguatan instrumen keagamaan seperti Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dinilai menjadi jaring pengaman sosial yang sangat potensial jika dikelola secara modern dan terintegrasi.
Komitmen besar ini diwujudkan melalui langkah diplomasi kedinasan yang dipimpin langsung oleh Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, yang menggelar audiensi khusus bersama jajaran pimpinan jajaran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Timur pada Kamis (08/10/2026).
Pertemuan tingkat tinggi yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Baznas Kaltim, Samarinda ini menitikberatkan pada sinkronisasi program daerah dengan kebijakan pengelolaan zakat tingkat provinsi.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Wakil Bupati Abdul Waris Muin didampingi oleh Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setkab PPU, Hendro Susilo. Kehadiran delegasi “Benuo Taka” ini disambut hangat oleh Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Drs. H. Ahmad Nabhan, bersama formasi lengkap unsur wakil ketua, mulai dari Wakil Ketua I Miswan Thahadi, M.Pd.I., Wakil Ketua II Dr. H. Abdurrahman AR, M.Ap., Wakil Ketua III H. Badrus Syamsi, S.Pd.I., M.E., hingga Wakil Ketua IV Achmad Suparno, S.H., M.H.
Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi biasa. Kedua belah pihak secara intensif membedah sejumlah formulasi taktis untuk mengoptimalkan potensi ZIS di PPU. Pemkab PPU melihat perlunya optimalisasi dana-dana umat sebagai stimulan alternatif di luar APBD untuk membiayai klaster pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, memaparkan pandangan visionernya mengenai pentingnya membangun ekosistem zakat yang akuntabel, transparan, dan berbasis digital. Ia menilai perlunya lompatan metode pengumpulan agar tidak lagi konvensional, sekaligus memastikan pemanfaatannya bergeser dari sekadar bantuan konsumtif menjadi bantuan yang bersifat produktif.
“Kabupaten PPU saat ini berada di pusaran roda transformasi yang sangat cepat seiring perkembangan IKN. Namun, kita tidak boleh melupakan aspek pemerataan kesejahteraan sosial bagi warga lokal. Potensi zakat, infak, dan sedekah di PPU sebetulementarnya sangat besar, baik dari sektor aparatur sipil negara (ASN) maupun pelaku swasta,” ujar Abdul Waris Muin saat memberikan arahannya di ruang rapat.
Lebih lanjut, pria yang akrab disapa Waris Muin ini menekankan pentingnya adopsi sistem manajemen Baznas Provinsi demi akurasi data di lapangan. “Melalui sinergi erat bersama Baznas Kaltim, kami ingin merumuskan formula baru: mengintegrasikan data kemiskinan makro daerah dengan data mustahik (penerima zakat) yang dikelola Baznas. Dengan begitu, program jaminan sosial, beasiswa pendidikan, bantuan kesehatan, hingga modal usaha mikro tidak akan tumpang tindih dan benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Zakat harus mampu menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi umat,” tambahnya secara tegas.
Menanggapi komitmen tinggi yang ditunjukkan oleh jajaran eksekutif Pemkab PPU, Ketua Baznas Provinsi Kaltim, Drs. H. Ahmad Nabhan, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya. Pihaknya menyatakan siap memberikan pengawalan penuh dan asistensi regulasi maupun teknis operasional bagi penguatan Baznas di tingkat kabupaten.
“Langkah proaktif dari Bapak Wakil Bupati PPU beserta jajaran Kesra ini menjadi energi positif yang luar biasa bagi kami. Baznas Kaltim siap berkolaborasi mutlak. Kami berkomitmen mendukung penyusunan draf program zakat tematik produktif yang spesifik disesuaikan dengan karakteristik sosiologis masyarakat Penajam Paser Utara, seperti pengembangan Kampung Zakat maupun peternakan dan pertanian berbasis pemberdayaan zakat,” urai Ahmad Nabhan.
Pertemuan yang berlangsung lebih dari dua jam tersebut ditutup dengan kesepakatan bersama untuk segera menindaklanjuti poin-poin audiensi ke dalam naskah perjanjian kerja sama teknis yang konkret. Melalui kolaborasi lintas struktural ini, tata kelola ZIS di Penajam Paser Utara diharapkan mampu bertransformasi menjadi role model pengelolaan dana umat yang modern, akuntabel, serta memberikan dampak langsung secara masif bagi ketahanan sosial masyarakat setempat. (Adv)



