Pemkab dan DPRD PPU Sepakati KUA-PPAS 2027, Mudyat Noor Tekankan Anggaran Harus Berorientasi pada Kepentingan Masyarakat

ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPU resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama dalam Rapat Paripurna DPRD PPU yang berlangsung di Ruang Rapat Nusantara II, Lantai III Gedung DPRD PPU, Jumat (20/11/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung Bupati PPU Mudyat Noor, Ketua DPRD PPU Raup Muin, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD.
Bupati PPU Mudyat Noor mengatakan, kesepakatan KUA-PPAS merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027. Melalui kesepakatan ini, pemerintah daerah bersama DPRD memiliki landasan dalam menentukan arah kebijakan serta prioritas pembangunan daerah ke depan.
Menurutnya, penyusunan anggaran harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kemampuan keuangan daerah, serta program-program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah kabupaten.
“Anggaran daerah harus benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Kita ingin setiap program yang direncanakan memiliki manfaat nyata, tepat sasaran, dan mampu mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Mudyat.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mengawal seluruh tahapan penyusunan APBD. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, diharapkan program pembangunan yang direncanakan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan target yang telah ditetapkan.
Mudyat berharap, kesepakatan KUA-PPAS 2027 tidak hanya menjadi bagian dari prosedur penganggaran, tetapi juga menjadi komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang terpenting adalah bagaimana anggaran yang kita susun dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, maupun penguatan perekonomian daerah,” tambahnya.
Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan tersebut, Pemkab PPU dan DPRD selanjutnya akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah berharap proses pembahasan berikutnya dapat berjalan lancar sehingga APBD 2027 nantinya mampumenjawab kebutuhan pembangunan serta mendukung kemajuan Kabupaten Penajam Paser Utara. (Adv)



