Program MBG di PPU Jangkau 21 Ribu Siswa, Pemerataan Layanan Jadi Perhatian
ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam memastikan pelayanan kepada peserta didik berjalan sesuai standar yang telah ditetapkan pemerintah.
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU menilai keberhasilan program tersebut tidak hanya ditentukan oleh jumlah siswa yang menerima makanan, tetapi juga bergantung pada kualitas makanan, keamanan pangan, serta kelancaran distribusi di setiap satuan pendidikan.
Karena itu, koordinasi antara pihak sekolah, pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan instansi terkait perlu terus diperkuat. Langkah ini diperlukan agar pelaksanaan program dapat berjalan tertib sekaligus meminimalkan kemungkinan munculnya persoalan di lapangan.
Sekretaris Disdikpora PPU, Durajat, mengatakan sekolah memiliki peran penting dalam mendukung pelaksanaan MBG karena menjadi tempat berlangsungnya penyaluran makanan kepada para siswa.
Menurutnya, komunikasi antara sekolah dan penyelenggara program harus berjalan secara terbuka. Dengan demikian, apabila ditemukan kendala dalam pendistribusian maupun pelayanan makanan, persoalan tersebut dapat segera diketahui dan dicarikan penyelesaiannya.
“Pelaksanaan MBG membutuhkan keterlibatan semua pihak. Sekolah harus menjalin komunikasi dengan penyelenggara agar setiap kendala yang muncul bisa diketahui lebih awal dan segera ditindaklanjuti,” ujar Durajat, Jumat (13/11/2026).
Ia menjelaskan, aspek kelayakan makanan dan kesiapan fasilitas pelayanan juga menjadi perhatian dalam penyelenggaraan program. Operasional SPPG mengacu pada 14 indikator penilaian yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).
Indikator tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari keamanan pangan, kebersihan dan sanitasi lingkungan, kelengkapan legalitas, kompetensi tenaga kerja hingga ketersediaan fasilitas pendukung operasional.
Menurut Durajat, pemenuhan standar tersebut penting untuk memastikan makanan yang diberikan kepada peserta didik benar-benar aman dan layak dikonsumsi.
Ia juga memandang MBG sebagai program yang memiliki hubungan erat dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak usia sekolah. Ketersediaan makanan bergizi diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak sekaligus menunjang aktivitas belajar mereka.
“Asupan gizi yang baik tentu diharapkan mendukung pertumbuhan anak-anak. Selain itu, kebutuhan nutrisi yang terpenuhi juga menjadi salah satu faktor pendukung agar peserta didik dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik,” jelasnya.
Durajat menambahkan, pengawasan dan koordinasi tidak boleh hanya dilakukan ketika muncul permasalahan. Komunikasi secara rutin diperlukan sebagai langkah antisipasi agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai ketentuan.
“Kami ingin berbagai kendala dalam pelaksanaan MBG bisa dimitigasi sejak awal. Karena itu, koordinasi antarpihak sangat penting agar program ini dapat berjalan dengan baik,” tambahnya.
Berdasarkan data Disdikpora PPU, saat ini terdapat 12 SPPG aglomerasi yang telah beroperasi dan melayani sebanyak 21.534 siswa. Sebaran fasilitas tersebut meliputi tujuh unit di Kecamatan Penajam, dua unit di Kecamatan Sepaku, dua unit di Kecamatan Babulu, serta satu unit di Kecamatan Waru.
Sementara itu, untuk wilayah terpencil, tercatat ada 10 SPPG yang masuk dalam pendataan. Namun, hingga saat ini baru satu unit yang telah beroperasi, yakni SPPG di Kelurahan Jenebora.
SPPG tersebut memberikan pelayanan kepada peserta didik di empat satuan pendidikan, yaitu SMPN 15 PPU, SDN 007, SDN 035, dan SDN 029.
Perbedaan kondisi pelayanan antara wilayah aglomerasi dan daerah terpencil menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengembangan program ke depan. Pemerataan layanan diharapkan dapat terus ditingkatkan sehingga seluruh peserta didik yang menjadi sasaran memperoleh kesempatan yang sama. (Adv)
