Dana Desa PPU Diproyeksi Turun Drastis pada 2027, Sekda Minta Desa Perketat Prioritas Anggaran
ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara mengingatkan seluruh pemerintah desa agar mulai mempersiapkan strategi pembangunan yang lebih terukur menyusul proyeksi penurunan alokasi Dana Desa (DD) pada 2027. Berkurangnya anggaran tersebut menuntut setiap desa lebih selektif dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai.
Jika sebelumnya alokasi Dana Desa diperkirakan mencapai Rp25 miliar, namun pada 2027 mendatang anggaran tersebut diproyeksikan hanya tersisa sekitar Rp9 miliar. Penurunan ini diperkirakan akan memengaruhi ruang gerak pemerintah desa dalam menjalankan berbagai program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.
Sekretaris Daerah (Sekda) PPU, Tohar, menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, di Swiss-Belhotel Balikpapan, Kamis (12/11/2026).
Dalam arahannya, Tohar meminta pemerintah desa tidak lagi menyusun program hanya berdasarkan kebiasaan atau pola kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Setiap usulan pembangunan harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan masyarakat yang paling mendesak.
Menurutnya, perubahan kondisi anggaran harus disikapi melalui perencanaan yang lebih matang. Pemerintah desa perlu melakukan pemetaan terhadap program yang benar-benar dibutuhkan agar keterbatasan dana tidak mengurangi manfaat pembangunan bagi masyarakat.
“Ketika anggaran mengalami penurunan, pemerintah desa harus semakin selektif. Program yang direncanakan perlu benar-benar berdasarkan kebutuhan masyarakat dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa,” tegas Tohar.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran bukan berarti pembangunan desa harus berhenti. Namun, pemerintah desa harus mampu mengatur kembali skala prioritas dengan mempertimbangkan dampak dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.
Tohar juga mengingatkan agar penggunaan anggaran tidak hanya berorientasi pada penyerapan dana, melainkan harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Jangan sampai anggaran yang tersedia hanya habis untuk melaksanakan kegiatan, tetapi hasilnya tidak memberikan dampak yang signifikan. Kita ingin setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar memiliki manfaat dan menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, prinsip efisiensi dan efektivitas harus menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan hingga pengawasan, seluruhnya perlu dilakukan secara cermat dan bertanggung jawab.
Menurut Tohar, pemerintah desa juga harus berani mengevaluasi kembali program yang dinilai belum mendesak. Kegiatan yang tidak memiliki dampak langsung terhadap kebutuhan masyarakat dapat disesuaikan agar anggaran lebih banyak diarahkan pada sektor yang menjadi prioritas.
“Harus ada keberanian untuk menentukan mana yang lebih penting dan mana yang bisa ditunda. Jangan sampai semua kegiatan ingin dilaksanakan, sementara kemampuan anggaran kita terbatas. Lebih baik programnya terukur, tetapi hasilnya benar-benar dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Selain persoalan perencanaan, Tohar turut menyoroti pentingnya pemahaman aparatur desa terhadap mekanisme pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, setiap proses belanja pemerintah desa harus mengikuti aturan yang berlaku, sehingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan tertib dari sisi administrasi maupun pertanggungjawaban keuangan.
Ia berharap kegiatan bimtek tersebut dapat meningkatkan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam mengelola anggaran, khususnya menghadapi perubahan kebijakan fiskal pada tahun mendatang.
“Pengadaan barang dan jasa di desa juga harus dilakukan dengan benar. Aparatur desa harus memahami prosedur, mulai dari proses perencanaan sampai pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai karena kurang memahami aturan, justru muncul persoalan dalam pengelolaan keuangan desa,” ungkapnya.
Tohar menegaskan, pemerintah desa memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan anggaran yang dikelola dapat mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, koordinasi dengan pemerintah daerah juga perlu terus diperkuat, terutama dalam menyusun program yang sesuai dengan arah kebijakan pembangunan kabupaten.
Ia berharap seluruh desa di PPU dapat mulai melakukan penyesuaian perencanaan sejak dini, sehingga ketika kebijakan alokasi anggaran 2027 ditetapkan, masing-masing desa sudah memiliki gambaran program yang realistis untuk dilaksanakan.
“Skala prioritas, efisiensi, dan efektivitas menjadi hal penting. Kita harus memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat. Jangan hanya mengejar banyaknya kegiatan, tetapi bagaimana hasil pembangunan itu bisa dirasakan manfaatnya,” pungkas Tohar. (Adv)
