Desember 2026, Pemkab PPU Jadwalkan Penyaluran BLT untuk 403 KPM
ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara kembali menyiapkan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat yang masuk dalam kategori keluarga penerima manfaat (KPM). Pada tahap kedua tahun 2026, bantuan tersebut direncanakan menyasar sebanyak 403 keluarga yang tersebar di empat kecamatan. Yakni di Kecamatan Penajam, Waru, Babulu, dan Sepaku.
Rencananya, bantuan yang diperuntukkan bagi periode Juli hingga Desember 2026 itu ditargetkan mulai disalurkan pada Desember mendatang.
Kepala Dinsos PPU, Ainie, menjelaskan bahwa masing-masing keluarga penerima akan memperoleh bantuan sebesar Rp270 ribu setiap bulan. Dengan alokasi selama enam bulan, total bantuan yang diterima setiap keluarga mencapai Rp1,62 juta. Saat ini, pihaknya tengah mempersiapkan berbagai tahapan administrasi sebelum proses penyaluran dilaksanakan.
“Untuk penyaluran BLT dari pemerintah daerah tahap kedua ini direncanakan pada bulan Desember. Bantuan tersebut mencakup kebutuhan penerima manfaat selama enam bulan, yakni Juli sampai Desember 2026,” kata Ainie, Jumat (13/11/2026).
Ia menerangkan, program BLT tersebut merupakan kelanjutan dari bantuan pemerintah daerah yang sebelumnya telah direalisasikan pada tahap pertama, yakni Juni 2026.
Pada penyaluran berikutnya, pemerintah kembali mengalokasikan bantuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat.
Namun, sebelum dana disalurkan, Dinsos PPU terlebih dahulu melakukan pemeriksaan dan pemutakhiran data terhadap 403 calon penerima. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima keluarga yang masih memenuhi kriteria.
Ainie mengatakan, proses verifikasi menjadi bagian penting agar tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima bantuan. Data yang sebelumnya telah dihimpun akan diperiksa kembali untuk mengetahui apakah kondisi calon penerima masih sesuai dengan persyaratan program.
Apabila ditemukan keluarga yang sudah tidak memenuhi kriteria, pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap daftar penerima. Posisi tersebut nantinya dapat dialihkan kepada masyarakat lain yang dinilai lebih memenuhi persyaratan.
“Kalau dalam pemeriksaan ditemukan calon penerima manfaat yang sudah tidak memenuhi kategori, namanya akan dicoret dari daftar. Selanjutnya bisa digantikan oleh warga lain yang memang berhak menerima bantuan,” jelasnya.
Menurut Ainie, ketepatan data menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan program bantuan sosial. Karena itu, proses verifikasi dilakukan agar alokasi anggaran yang disediakan pemerintah daerah dapat dimanfaatkan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan.
Pihaknya berharap tahapan persiapan dan pemeriksaan data dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga penyaluran BLT tahap kedua bisa berlangsung pada Desember 2026.
Melalui bantuan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran keluarga penerima manfaat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari selama enam bulan terakhir tahun anggaran 2026. (Adv)
