Bupati PPU Minta Pengadaan Desa Lebih Tepat Sasaran dan Berdampak bagi Masyarakat
ADARA TIMUR – Pengelolaan keuangan di pemerintahan desa diminta lebih selektif dalam menyusun program pengadaan barang dan jasa. Setiap kegiatan yang direncanakan harus benar-benar mengacu pada kebutuhan masyarakat, memiliki skala prioritas, serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan desa.
Pesan tersebut disampaikan Bupati PPU, H. Mudyat Noor, saat menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) PPU di Ballroom Mahakam Swiss-Belhotel Balikpapan, Jumat (13/11/2026) malam.
Mudyat mengatakan, kondisi keuangan daerah yang masih menghadapi keterbatasan, ditambah kebijakan efisiensi anggaran, mengharuskan seluruh pemerintah desa untuk semakin bijak dalam menentukan penggunaan anggaran. Menurutnya, keterbatasan dana tidak boleh menjadi alasan terhambatnya pembangunan, tetapi harus menjadi dorongan untuk menyusun kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.
Ia mengingatkan agar pemerintah desa tidak sekadar menjalankan program rutin yang dilakukan setiap tahun tanpa terlebih dahulu mengevaluasi urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Jangan sampai kita melaksanakan pengadaan barang dan jasa hanya karena kegiatan tersebut sudah biasa dilakukan setiap tahun, tanpa melihat apakah kegiatan itu benar-benar dibutuhkan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Mudyat.
Kegiatan penutupan Bimtek itu turut dihadiri Asisten I Setkab PPU Nicko Herlambang, Kepala DPMD PPU Tita Deritayati, Kepala Bapenda Tur Wahyu, Kepala Inspektorat Budi Santoso, Plt. Kepala Bappelitbang Ade Embong, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten PPU.
Mudyat menambahkan, keberhasilan pengelolaan anggaran desa tidak dapat diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana maupun besarnya anggaran yang terserap. Hal terpenting adalah sejauh mana program tersebut mampu menyelesaikan persoalan di tengah masyarakat dan memberikan perubahan positif bagi kehidupan warga.
Karena itu, kepala desa diminta mempertimbangkan sejumlah aspek sebelum merealisasikan pengadaan, mulai dari kebutuhan riil masyarakat, tingkat urgensi, skala prioritas hingga dampak jangka panjang yang dapat dihasilkan.
“Desa memiliki posisi penting sebagai salah satu ujung tombak pembangunan daerah. Dengan perencanaan yang baik, anggaran desa dapat diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan warga, sekaligus mengembangkan potensi ekonomi lokal,” tuturnya
Selain pengelolaan belanja yang tepat, ia mendorong setiap desa di PPU agar mulai menggali dan mengembangkan keunggulan wilayah masing-masing. Potensi yang dimiliki desa, baik di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan maupun kerajinan lokal, dinilai dapat menjadi peluang untuk menciptakan sumber ekonomi baru.
Pengembangan potensi tersebut diharapkan tidak hanya memberikan tambahan penghasilan bagi masyarakat, tetapi juga mampu mendorong peningkatan pendapatan desa secara berkelanjutan.
“Saya berharap seluruh kepala desa dapat bekerja sama dan mulai mengembangkan keunggulan masing-masing desa. Misalnya, ada desa yang unggul di sektor pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan atau kerajinan khas desa. Potensi ini harus dikembangkan sehingga bisa menjadi sumber ekonomi dan pendapatan bagi desa,” ujarnya.
Lebih lanjut, Bupati meminta para camat bersama perangkat daerah terkait untuk tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pembinaan dan pendampingan kepada pemerintah desa. Langkah tersebut diperlukan agar seluruh proses pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai regulasi serta tidak menyimpang dari tujuan pembangunan.
Ia berharap aparatur desa dapat semakin memahami ketentuan yang berlaku, sehingga mampu menjalankan pengadaan secara profesional dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. (Adv)
