DPMD PPU Perkuat Kompetensi Aparatur Desa dalam Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
ADARA TIMUR – Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat kemampuan kepala desa dan perangkatnya dalam memahami prosedur pengadaan barang dan jasa agar pelaksanaannya sesuai aturan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Desa yang melibatkan 88 peserta dari seluruh desa di Kabupaten PPU.
Kegiatan yang dipusatkan di Ballroom Mahakam Swiss-Belhotel Balikpapan itu ditutup secara resmi oleh Bupati PPU, H. Mudyat Noor, pada Jumat (13/11/2026) malam.
Kepala DPMD PPU, Tita Deritayati, menyampaikan bahwa bimtek tersebut menjadi sarana pembelajaran bagi aparatur desa untuk memperdalam pengetahuan mengenai proses pengadaan barang dan jasa. Pemahaman terhadap regulasi dinilai penting agar setiap tahapan kegiatan dapat dilaksanakan secara benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia berharap materi yang diberikan selama kegiatan dapat menjadi bekal bagi para peserta dalam menjalankan tugas, terutama ketika menyusun perencanaan hingga merealisasikan program pembangunan yang menggunakan anggaran desa. Selain itu, penguatan kapasitas aparatur juga diarahkan untuk membangun sistem pengelolaan pemerintahan desa yang lebih tertib, terbuka, dan bertanggung jawab.
“Melalui peningkatan pemahaman tersebut, pemerintah desa diharapkan mampu menghindari kekeliruan dalam proses administrasi maupun pelaksanaan pengadaan yang berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujarnya di sela-sela acara penutupan bimtek tersebut.
Sementara itu, Bupati PPU Mudyat Noor mengingatkan bahwa kemampuan memahami aturan pengadaan harus diimbangi dengan kecermatan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan. Menurutnya, setiap belanja desa harus memiliki alasan yang jelas dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Ia menilai, dalam kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah desa tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran. Sebaliknya, setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu memberikan hasil yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Efisiensi anggaran bukan berarti menghentikan pembangunan, tetapi bagaimana kita melaksanakan pembangunan dengan anggaran yang tersedia secara lebih cerdas, tepat sasaran, dan memberikan hasil yang maksimal,” tegas Mudyat.
Bupati juga mengharapkan para kepala desa dapat menjadikan hasil Bimtek sebagai pedoman dalam memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing.
Dengan demikian, pengadaan barang dan jasa tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mampu mendukung percepatan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Penajam Paser Utara. (Adv)
