ADARA TIMUR – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, tengah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Pasar Waru dengan melengkapi sejumlah fasilitas yang hingga kini masih belum tersedia. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah daerah untuk memaksimalkan infrastruktur yang telah dibangun agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan pedagang.

Penyempurnaan fasilitas Pasar Waru menjadi salah satu program yang diprioritaskan pemerintah daerah untuk tahun mendatang. Menurutnya, pembangunan yang telah dilakukan perlu dilanjutkan dengan pemenuhan sarana pendukung agar fungsi pasar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Jadi begini, memang pasar waru yang baru itu sudah di bangun di sekitar desa Sesulu, namun sejmlah fasilitas belum tersedia sehingga belum dioperasikan,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah membahas rencana pemenuhan kebutuhan tersebut bersama perangkat daerah terkait. Salah satu upaya yang disiapkan adalah mengidentifikasi fasilitas yang masih diperlukan, sehingga anggaran yang nantinya dialokasikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Tidak hanya itu, penyelesaian fasilitas pasar tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten PPU juga membuka peluang untuk mengusulkan dukungan pembiayaan kepada pemerintah pusat. Namun, proses pengajuan tersebut membutuhkan kelengkapan dokumen teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan adalah dokumen lingkungan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) apabila diwajibkan sesuai jenis dan skala kegiatan. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan pengajuan program ke kementerian terkait,” tandas Muhajir

Menurutnya, secara perencanaan kebutuhan pengembangan Pasar Waru telah dibahas bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM PPU. Meski demikian, persyaratan administrasi dan teknis untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap harus dipenuhi.

Karena itu, Pemkab PPU turut mempertimbangkan alternatif pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Opsi tersebut disiapkan untuk mengantisipasi apabila proses pengajuan anggaran ke pemerintah pusat membutuhkan waktu lebih panjang.

“Jadi kalaupun tidak melalui alokasi di pusat, tentu harus kita dorong melalui APBD. Mau tidak mau, ini perlu kita pikirkan karena tidak bisa menunggu terlalu lama, mudahan segera terselesaikan segera,” jelasnya.

Muhajir menegaskan, keberadaan bangunan pasar yang sudah tersedia harus diikuti langkah konkret agar fasilitas tersebut tidak dibiarkan terbengkalai. Infrastruktur yang tidak segera difungsikan berpotensi kehilangan manfaat, bahkan dapat mengalami penurunan kondisi apabila terlalu lama tidak digunakan dan dirawat.

“Pemerintah daerah pun berupaya agar anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan Pasar Waru memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan fasilitas yang memadai, pasar diharapkan dapat mendukung aktivitas perdagangan, memberikan ruang usaha bagi pedagang, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya. (Adv)

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) PPU, Muhajir, tengah berupaya mengoptimalkan pemanfaatan Pasar Waru dengan melengkapi sejumlah fasilitas yang hingga kini masih belum tersedia. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah daerah untuk memaksimalkan infrastruktur yang telah dibangun agar dapat segera dimanfaatkan masyarakat dan pedagang.

Penyempurnaan fasilitas Pasar Waru menjadi salah satu program yang diprioritaskan pemerintah daerah untuk tahun mendatang. Menurutnya, pembangunan yang telah dilakukan perlu dilanjutkan dengan pemenuhan sarana pendukung agar fungsi pasar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

“Jadi begini, memang pasar waru yang baru itu sudah di bangun di sekitar desa Sesulu, namun sejmlah fasilitas belum tersedia sehingga belum dioperasikan,” ujarnya, Selasa (27/10/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah daerah telah membahas rencana pemenuhan kebutuhan tersebut bersama perangkat daerah terkait. Salah satu upaya yang disiapkan adalah mengidentifikasi fasilitas yang masih diperlukan, sehingga anggaran yang nantinya dialokasikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

Tidak hanya itu, penyelesaian fasilitas pasar tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran daerah. Pemerintah Kabupaten PPU juga membuka peluang untuk mengusulkan dukungan pembiayaan kepada pemerintah pusat. Namun, proses pengajuan tersebut membutuhkan kelengkapan dokumen teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Salah satu persyaratan yang perlu diperhatikan adalah dokumen lingkungan, termasuk analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) apabila diwajibkan sesuai jenis dan skala kegiatan. Kelengkapan dokumen tersebut menjadi bagian penting dalam proses perencanaan dan pengajuan program ke kementerian terkait,” tandas Muhajir

Menurutnya, secara perencanaan kebutuhan pengembangan Pasar Waru telah dibahas bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM PPU. Meski demikian, persyaratan administrasi dan teknis untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat tetap harus dipenuhi.

Karena itu, Pemkab PPU turut mempertimbangkan alternatif pembiayaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Opsi tersebut disiapkan untuk mengantisipasi apabila proses pengajuan anggaran ke pemerintah pusat membutuhkan waktu lebih panjang.

“Jadi kalaupun tidak melalui alokasi di pusat, tentu harus kita dorong melalui APBD. Mau tidak mau, ini perlu kita pikirkan karena tidak bisa menunggu terlalu lama, mudahan segera terselesaikan segera,” jelasnya.

Muhajir menegaskan, keberadaan bangunan pasar yang sudah tersedia harus diikuti langkah konkret agar fasilitas tersebut tidak dibiarkan terbengkalai. Infrastruktur yang tidak segera difungsikan berpotensi kehilangan manfaat, bahkan dapat mengalami penurunan kondisi apabila terlalu lama tidak digunakan dan dirawat.

“Pemerintah daerah pun berupaya agar anggaran yang telah digunakan untuk pembangunan Pasar Waru memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan fasilitas yang memadai, pasar diharapkan dapat mendukung aktivitas perdagangan, memberikan ruang usaha bagi pedagang, serta memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” tambahnya. (Adv)