Di Balikpapan, Ribuan Pekerja Dirumahkan
TIMUR MEDIA – Pemerintah Balikpapan mengumpulkan data para pekerja yang terdampak korona. Imbasnya, mereka dirumahkan.
Ribuan pekerja itu terkena putus hubungan kerja atau PHK oleh perusahaan tempat bekerja.
“Datanya sudah. Sementara ini ada hampir 5.000 pekerja informal yang dirumahkan. Yang PHK diperkarakan sekitar 200 orang,” jelas Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, Selasa 7 April 2020.
Hal itu diungkap Rizal usai rapat virtual dengan beberapa menteri dan kepada daerah se-Indonesia.
Ia menyampaikan dalam rapat itu dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri Badan Usaha Milik Negara. Pada pertemuan itu, para kepala daerah meminta agar kartu prakerja bisa segera didistribusikan.
Menurut Rizal, Balikpapan tengah menghitung dan menyiapkan apa saja yang bisa dilakukan. “Sejumlah anggaran 2020 akan direlokasi untuk penanganan korona,” katanya.
Setelah disisir ulang, dana yang bisa digunakan melebihi perkiraan awal. Sebelumnya Balikpapan memprediksi Rp50 miliar bisa dimanfaatkan dari kegiatan yang dialihkan.
“Jumlah pastinya kita lihat besok. Hitungan terakhirnya besok karena akan kita kirim ke Mendagri,” jelasnya. Rabu 8 April 2020, lanjut Rizal, juga sebagai batas akhir laporan untuk dikirim ke Mendagri.
Pada rapat tersebut Rizal menuturkan akan memperketat akses pergerakan orang. Tujuannya menekan penyebaran korona.
Sebab, lanjutnya, yang berwenang untuk menutup jalur udara, laut, dan udara objek vital nasional ada di tangan Kementerian Perhubungan.
“Saya sudah sampaikan surat ke Gubernur Kalimantan Timur. Isinya untuk pengetatan di bandara dan pelabuhan. Kita minta karena ini harus minta izin ke Menteri Perhubungan,” jelas Rizal.
Ia menambahkan pembatasan itu berupa pengurangan rute penerbangan dari dan ke Jakarta serta Bali. “Kan sebagian besar warga kita positif dari Jakarta,” tuturnya. (Nina)
