Koordinasi Buruk, Penyaluran Bansos dan BLT-DD Dinilai Amburadul
LIPUTANMADURA.com – Presiden Gumrengah Nusantara, dr Ali Mahsun Atmo M Biomed yang juga Ketua Umum DPP APKLI mengatakan, koordinasi pemerintah dinilai buruk sehingga penyaluran bantuan sosial (bansos) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) terhadap masyarakat terkena dampak virus corona (covid-19) amburadul dan caurt marut.
“Presiden Jokowi selaku Kepala Negara diharapkan memimpin penangangan wabah corona ini hanya ada satu komando di tangan Presiden, dan seluruh jajaran Kabinet Indonesia Maju harus menanggalkan baju politik darimana berasal sehingga tidak ada infiltrate dan interest politic dalam penyaluran bansos ke rakyat terdampak wabah corona. Selaku Kepala Negara, Presiden Jokowi diharapkan pula segera duduk satu meja dengan Ketua MPR, DPR, DPD dan MK RI untuk selamatkan jiwa rakyat, memenuhi kebutuhan pangan rakyat dan mencegah terjadinya krisis pangan yang mengancam di depan mata, berapapun anggaran yang dibutuhkan itu tidak jadi persoalan,” ujarnya, Senin (27/4/2020).
Ditambahkan, hal mendasar yang jadi penyebabnya seyogyanya segera diperbaiki oleh pemerintah.
Pertama, melakukan pembaharuan data penerima bansos dengan melibatkan RT/RW dan pemangku kepentingan akar rumput yang mengetahui rakyat yang dipimpinnya.
Kedua, koordinasi, serta sinkronisasi kebijakan dan regulasi antar kementrian yang saat ini sangat lemah bahkan bertolak belakang satu dengan lainnya. Demikian pula koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan Pemda.
“Kasihan RT, RW, kades atau lurah jadi sasaran kemarahan rakyat yang de facto belum menerima bansos di tengah banyak yang tidak berhak mendapatkannya. Bahkan banyak RT dan RW didemo warganya sendiri bahkan ada yang hampir di rusak rumahnya” tambah Presiden dr Ali Mahsun seusai Live On Air MNC Trijaya FM With Doddy J Tatipang di Jakarta Senin pagi 27/4/2020
Ali menambahkan, rakyat terdampak wabah corona dalam jumlah sangat besar hingga ratusan juta saat ini terancam kelaparan.
“Mereka makin sulit isi perut keluarga akibat kehilangan pekerjaan dan mata pencarian hidup. Rakyat tidak boleh dan tidak mampu menunggu terlalu lama dapatkan bansos penuhi isi perut keluarga mereka sehingga tidak terjadi persoalan sosial yang ujungnya sulit dikendalikan,” jelasnya. (Gibran)
