Musrenbang Tahun Terakhir dan Pembangunan IKN

ADARA TIMUR – Pelaksanaan Visi Kaltim Berdaulat 2019-2023 sudah memasuki tahun keempat. Tahun ini Kaltim harus merancang kembali pelaksanaan program pembangunan untuk tahun pamungkas melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang)

Musrenbang adalah forum para pemangku kepentingan yang bertemu dan menyampaikan usulan, saran dan pemikiran dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah

Sinergi dan kolaborasi ini akan menjadi modal penting dalam upaya mewujudkan Visi RPJMD Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 yaitu Berani untuk Kalimantan Timur

Gubernur Kaltim H Isran Noor mengaku sangat bisa memahami bila sejumlah target pembangunan belum bisa dicapai, mengingat pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang dua tahun terakhir.

“Kita patut bersyukur, karena di tengah serangan pandemi Covid-19, pembangunan Kaltim masih berjalan dengan baik,” kata Gubernur Isran Noor saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Musrenbang dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 di Pendopo Odah Etam, Rabu (20/4/2022).

Salah satu indikator positif itu terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi pada tahun 2021. Dimana kontraksi terjadi pada tahun 2020 ketika berbagai pembatasan sosial membuat banyak aktivitas ekonomi, sosial dan pemerintahan terhambat dan bergerak sangat lamban.

Laju pertumbuhan ekonomi di Kaltim pada tahun 2020 bahkan terkontraksi hingga -2,85%. Dan pada tahun 2021, ekonomi Kaltim terus bergerak positif mencapai 2,48%.

Di sisi lain tingkat pengangguran terbuka juga berhasil diturunkan menjadi 6,83% pada 2021, dari 6,87% di tahun 2020.

Selain itu, peningkatan juga berhasil dicapai dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Yakni dari 76,24 di tahun 2020 menjadi 76,88 di tahun 2021.

Capaian indikator makro sepanjang tahun 2021 lainnya :

tingkat kemiskinan dari target 6,05 menjadi 6,54. PDRB per kapita Rp 167,5 juta tercapai Rp 182,54 juta.

Laju pertumbuhan ekonomi non migas dan batu bara dari target 1,5% menjadi 2,69%. Nilai tukar petani dari  target 112 menjadi 120,94.

Indeks Gini dari target 0,313, tercapai 0,334. Indeks kualitas lingkungan hidup dari target 75,95 tercapai 75,06. Terakhir indeks reformasi birokrasi dari target 71,00 tercapai 68,47.

Musrenbang tahun ini mengusung tema “Peningkatan Produktivitas Guna Mewujudkan Ketahanan Sosial dan Ekonomi Daerah yang Inklusif dan Berkelanjutan Dalam Kerangka Kalimantan Timur yang Berdaulat”.

Prioritas pembangunan dalam RKPD 2023 adalah :

1). Pengembangan angkatan kerja yang kompetitif dan berdaya saing.

2).Penguatan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal.

3).Peningkatan produktivitas komoditas unggulan sektor pertanian dalam arti luas.

4).Peningkatan produktivitas industri pengolahan secara berkelanjutan.

5).Pemerataan dan pemantapan konektivitas dan aksesibilitas infrastruktur wilayah.

6).Pengembangan kemandirian birokrasi untuk kebijakan publik yang berpihak pada kedaulatan daerah.

Dalam Musrenbang kali ini, juga dilakukan identifikasi permasalahan pembangunan daerah yang diperkirakan masih terjadi di tahun 2023.

Antara lain relatif tingginya tingkat kemiskinan, relatif tingginya tingkat pengangguran terbuka, masih adanya ketimpangan pendapatan dan potensi penurunan kualitas lingkungan hidup.

Tingkat kemiskinan misalnya, sebagai dampak pandemi Covid-19, jumlahnya terus meningkat. Tahun 2017 angkanya mencapai 6,19%, tahun 2018 turun menjadi 6,03%. Tahun 2019 bahkan sudah berada di posisi  5,94%,  tapi pada 2020 naik lagi menjadi 6,10% dan terus naik menjadi 6,54% pada tahun 2021.

Untuk tingkat pengangguran terbuka sedikit mengalami penurunan pada tahun 2021 yakni turun sebesar 0,04% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

“Perlu kerja keras untuk mencapai target 6,53% pada tahun 2023,” tegas Gubernur.

Sementara untuk Indeks Gini, Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya dengan capaian 0,334.

Semakin tinggi nilai Indeks Gini menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Sejauh ini Indeks Gini paling tinggi adalah Kota Bontang (0,405), Kabupaten Kutai Barat (0,338) dan Kabupaten Kutai Timur (0,325).

Sedangkan Indeks Gini terendah ada di PPU dan Paser dengan 0,29 dan Kutai Kartanegara dengan 0,94.

Isu strategis daerah yang dipertimbangkan dalam Musrenbang tahun ini meliputi :

1. Peningkatan daya saing sumber daya manusia.

2. Percepatan transformasi ekonomi berbasis SDA tidak terbarukan ke SDA terbarukan secara vertikal maupun horizontal.

3. Peningkatan aksesibilitas dan penguatan konektivitas serta pengembangan infrastruktur dasar pembangunan.

4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

5. Pemerintahan yang profesional dan akuntabel.

6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

7. Reformasi struktural menuju tatanan normal baru pasca Covid-19.

8. Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Rekapitulasi untuk tahun 2023 terdapat 147 program, 314 kegiatan dan 1.084 sub kegiatan dengan 19 sasaran program pembangunan.

Total rekapitulasi usulan yang masuk dalam SIPD sebanyak 3.712 usulan, terdiri dari aspirasi langsung 3.214 usulan dan aspirasi DPRD (pokir) 498 usulan.

Pada masa akhir Visi Kaltim Berdaulat ini, Kaltim mendapat manfaat besar dari  penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).

Penetapan IKN jelas akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain meningkatnya berbagai aktivitas masyarakat dan pemerintahan, APBN juga akan banyak mengucur ke Provinsi Kalimantan Timur untuk pembangunan insfratruktur IKN dan sekitarnya. Termasuk konektivitas daerah penyangga seperti Balikpapan, Samarinda, Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara.

Key Performance Indicator (KPI) yang ditetapkan pada Kawasan IKN antara lain Gini Rasio Terendah di Indonesia, PDRB per kapita setara ekonomi berpendapatan tinggi, tingkat kemiskinan ditargetkan 0% di tahun 2035 dan perumahan layak, aman dan terjangkau sebesar 100%.

Dampak terbesar yang diharapkan dari pemindahan IKN adalah transformasi ekonomi, kualitas infrastruktur dan sumber daya manusia dan tingkat kesejahteraan dapat tumbuh secara berkelanjutan.

“Yang pasti kita ingin peningkatan produktifitas guna mewujudkan ketahanan sosial dan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka Kalimantan Timur yang berdaulat,” tandas Gubernur Isran seperti dilansir humasprov.

“Dukungan dan peran serta DPRD Kaltim untuk mengawal dan memastikan keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pembangunan tentu sangat kami harapkan,”

Dati sisi legislatif  berharap pembangunan tidak hanya berfokus ke IKN.

“Jika empat daerah ini gemerlap, maka enam kabupaten kota lainnya juga harus gemerlap. Jangan ada ketimpangan hanya karena IKN. Pembangunan Kaltim harus untuk 10 kabupaten dan kota,” tegas Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK