Berita TerkiniHeadlineNusantara

Tolak PP 85/2021, DPRD Pamekasan Bawa Aspirasi Nelayan ke DPR RI

ADARA TIMUR – DPRD Kabupaten Pamekasan merespon secara cepat aspirasi masyarakat nelayan di Madura, khususnya di Kabupaten Pamekasan, terkait rencana pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021  tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, Alfian Rhomadani mengatakan, aspirasi masyarakat nelayan sudah ditindaklanjuti oleh DPRD. Bahkan dirinya bersama Anggota DPRD lainnya, Hamidi menyambangi perwakilan masyarakat nelayan Branta Pesisir yang didampingi Kepala Desa setempat, Agus Istiqlala belum lama ini.

“Menyampaikan informasi surat dari DPRD yg ditujukan ke Komisi 4 DPR RI serta menginformasikan ke masyarakat nelayan penandatangan 45 Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan terkait penolakan PP 85 tahun 2021 yang ditujukan ke komisi 4 DPR RI,” ujar Alfian yang juga wakil rakyat dapil pemilihan I ini.

Ditambahkan, lanjut Alfian, para pihak khususnya masyarakat nelayan tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh oknum-knum yang tidak bertanggungjawab. Bahkan, tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan kerumunan yang berakibat bertambahnya paparan virus covid-19.

Sebelumnya, sejumlah nelayan melakukan aksi demonstrasi di DPRD Kabupaten Pamekasan. Para demonstran berkerumun dan sebagian besar tanpa menggunakan masker dan tidak memeathui protokol kesehatan (prokes), yang rawan akan penyebaran virus covid-19, tidak hanya itu kerumunan tersebut bisa berdampak pidana terhadap para demonstran tersebut.

“Aspirasi itu bisa disalurkan dengan cara yang baik. Saat ini negara ini berjibaku untuk keluar dari pendemi covid-19. Semua itu bisa kita selesaikan dengan baik, tidak perlu membuat gaduh apalagi membuat kerumunan yang nanti ada dampaknya terhadap mereka dan yang lainnya,” tutur mantan aktivis HMI ini.

 

Sebelumnya, rencana pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 85 tahun 2021  tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan ditolak secara tegas oleh Alfian Rhomadani, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur

Menurut Alfian, pemberlakuan PP tersebut dinilai menciderai hati masyarakat yang saat ini mengalmi kesulitan ekonomi akibat dampak pandemi covid-19.

“Jadi begini secara jelas bahwa PP ini tida pro rakyat kecil. Saya juga tinggal di pesisir maka tau betul bagaimana di lapangan. Yang punya kapal 5 sampai 30GT itu bukan dari kalangan orang kaya, tapi dari hasil patungan keluarganya. Itupun mereka ada juga yang masih pinjam bank,” ujar politisi Partai Golkar ini.

Ditambahkannya, pemerintah pusat lebih fokus bagaimana menyejaterakan para nelayan ataupun petani yang saat ini terdampak pandemi. Misalnya melalui bantuan-bantuan modal untuk menstimulus perekonomian di tingkat bawah. Sehingga, bangkit bersama untuk perekonomian dari berbagai sektor bisa seirama dan tak ada kesenjangan sosial dan ekonomi.

“Saya kira kita fokus bagaimana menyejahterakan rakyat baik petani, nelayan dan pedagang yang saat ini masih belum bisa bangkit,” tandasnya.

 

Report : Septian

Editor : Fauzan

 

Selengkapnya

Terkait

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button