Wagub Hadi Berharap Dana Pembangunan IKN tak Bebani Masyarakat
ADARA TIMUR – Pembangunan ibu kota negara nusantara (IKN) diharapkan menggunakan skema pembiayaan dari pemerintah pusat dan investor dan tidak membebani masyarakat. Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi
“Oleh karena itu, mungkin perlu penjelasan lebih rinci apa yang dimaksud dengan patungan dana dari masyarakat untuk pembangunan IKN,” kata Hadi Mulyadi, Senin (4/4/2022).
OPini bergulir patunga menggunakan dana masyarakat untuk pembangunan IKN dinilai kurang tepat. Namun, lanjut Hadi, patungan pembangunan IKN bisa saja dari para pengusaha, baik pengusaha tambang, pengusaha sawit dan pelaku sektor usaha lainnya.
“Di Kaltim terdapat 30 PKP2B (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara) dan sekian ribu IUP (Izin Usaha Pertambangan) termasuk perkebunan kelapa sawit. Mereka itulah kita harapkan patungan untuk membangun IKN. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, karena patungan yang dimaksud adalah untuk pengusaha, bukan masyarakat,” tuturnya.
Seperti diketahui belakangan ini ramai diperbincangkan terkait patungan dana dari masyarakat (crowdfunding) seperti disampaikan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono. IKN membutuhkan dukungan pembiayaan dari berbagai elemen masyarakat.
Dikatakan, crowdfunding atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kata patungan itu dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan IKN.
Report : Syamsir
Editor : Miftahul
