Pemkab PPU Percepat Digitalisasi Pelayanan Publik dan Peningkatan PAD
ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus mendorong transformasi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pendapatan asli daerah (PAD). Hal ini terungkap dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Gedung Bank Indonesia, Balikpapan, pada Senin (25/11/2024). Kegiatan ini menjadi langkah konkret dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel.
Pj. Bupati PPU, Dr. Muhammad Zainal Arifin, yang membuka acara tersebut, menyampaikan pentingnya digitalisasi sebagai pilar utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik.
“Transformasi digital ini bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap transaksi pemerintah dapat dilakukan dengan transparansi yang tinggi, serta akuntabilitas yang lebih baik,” ujar Zainal.
HLM TP2DD ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk Sekretaris Daerah PPU, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Pemimpin Bank Kaltimtara Cabang Penajam, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) PPU. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), yang menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan PAD.
Dalam pertemuan yang berlangsung dalam suasana dialogis ini, berbagai poin penting disepakati oleh seluruh peserta. Salah satunya adalah komitmen perangkat daerah untuk mempercepat implementasi sistem elektronik dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi kebocoran dalam pendapatan daerah.
Selain itu, peserta juga sepakat untuk mengoptimalkan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dalam pengelolaan belanja daerah. Dengan adanya KKI, diharapkan proses belanja pemerintah daerah menjadi lebih efisien dan transparan. Tak hanya itu, salah satu fokus utama lainnya adalah mendorong pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah melalui kanal digital, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN).
Sebagai bagian dari strategi memperluas penggunaan transaksi digital, Pemkab PPU juga akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kemudahan pembayaran pajak dan retribusi secara nontunai.
“Gerai-gerai pajak akan dibuka di berbagai event besar yang diadakan di Kabupaten PPU, memanfaatkan momentum pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) untuk memperkenalkan sistem pembayaran digital kepada lebih banyak masyarakat. Selain itu, penguatan media sosial juga akan dilakukan untuk mensosialisasikan kemudahan tersebut,” terangnya.
Kegiatan HLM ini direncanakan untuk digelar secara rutin guna mengevaluasi perkembangan implementasi digitalisasi daerah. Jika diperlukan, penyesuaian akan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap inisiatif yang diambil dapat memberikan hasil yang optimal. Dengan upaya ini, diharapkan Kabupaten PPU dapat menjadi daerah yang lebih modern dan siap menghadapi tantangan digital di masa depan.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Pemkab PPU semakin menunjukkan komitmennya untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik, serta memperkuat perekonomian daerah melalui sistem pembayaran yang lebih efisien dan transparan. Digitalisasi, selain meningkatkan kualitas layanan, juga memberikan peluang besar dalam pengelolaan sumber daya daerah yang lebih optimal.(ADV)
