Tak Lagi di Pinggir Jalan Utama, Gerakan Pangan Murah PPU Kini Sasar Warga di Wilayah Terisolir
ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) secara resmi mengubah strategi distribusi pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM). Langkah ini diambil guna memastikan program intervensi pasar tersebut dapat menyentuh lapisan masyarakat yang berada di wilayah terisolir dan memiliki keterbatasan akses terhadap pasokan pangan.
Kepala DKP Kabupaten PPU, Mulyono, menyatakan bahwa orientasi penentuan lokasi kegiatan GPM ke depan tidak akan lagi didasarkan atas asas kemudahan aksesibilitas semata, seperti kawasan yang berada di jalur protokol atau area yang mudah dijangkau kendaraan operasional. Sebaliknya, penentuan titik lokasi akan sepenuhnya merujuk pada indikator peta kerawanan pangan di masing-masing wilayah.
“Pendekatan ini kami lakukan agar implementasi program tidak sekadar berorientasi pada kemudahan penyelenggaraan atau pemenuhan target administratif. Pemerintah berkomitmen menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat yang secara geografis jauh dari pasar retail konvensional,” tegas Mulyono saat memberikan keterangan resmi terkait evaluasi ketahanan pangan daerah.
Mulyono menambahkan, DKP PPU saat ini intensif melakukan pemetaan sektoral menggunakan indikator kerawanan pangan untuk membagi wilayah prioritas.
“Kami tidak ingin intervensi harga hanya dinikmati oleh masyarakat perkotaan. Justru saudara-saudara kita di wilayah pesisir dan kawasan pelosok pedalaman yang lebih mendesak untuk mendapatkan pasokan pangan murah guna menjaga stabilitas daya beli mereka,” lanjutnya.
Dalam pelaksanaan program ini, komoditas bahan pokok yang disalurkan difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sehari-hari dengan harga di bawah pasar. Jenis komoditas pokok yang disediakan antara lain meliputi Beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan), Minyak Goreng Kita, Gula Pasir Konsumsi, Telur Ayam Ras, Bawang Merah dan Bawang Putih.
“Melalui penyediaan komoditas inti ini, kami berharap dapat menstabilkan harga di tingkat pengecer lokal sekaligus memotong rantai distribusi yang panjang bagi warga pelosok,” tutur Mulyono menutup sesi wawancara.
Pergeseran lokus distribusi ini diproyeksikan mampu menurunkan beban ongkos logistik yang selama ini ditanggung masyarakat pedalaman untuk menjangkau pusat pangan. Kebijakan ini sekaligus menjadi instrumen strategis pemerintah daerah dalam menekan angka inflasi serta memitigasi risiko kerawanan pangan di tingkat rumah tangga. (Adv)
