Cegah Maladministrasi, Disdikpora PPU Gratiskan Layanan Administrasi Siswa PKL dan Mahasiswa
ADARA TIMUR – Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) menegaskan komitmennya dalam menghadirkan tata kelola pelayanan publik yang bersih, inklusif, dan transparan. Salah satu langkah konkrit yang dipastikan instansi ini adalah meniadakan seluruh bentuk pungutan biaya administrasi bagi para pelajar tingkat SMA, SMK, hingga mahasiswa perguruan tinggi yang mengajukan permohonan atau fasilitasi kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL).
Sekretaris Disdikpora PPU, Durajat, menjelaskan bahwa pembebasan biaya ini bukan sekadar kemudahan prosedural, melainkan bentuk kewajiban moral instansi dalam mendukung proses pendidikan generasi muda di daerah tanpa memberikan beban finansial tambahan.
“Setiap pelajar maupun mahasiswa dari jenjang SMA, SMK, hingga universitas yang membutuhkan pelayanan terkait praktik atau PKL kami pastikan tanpa pembiayaan sama sekali. Ini adalah wujud nyata komitmen pelayanan kami untuk seluruh masyarakat,” ujar Durajat, Rabu (21/10/2026)
Ditambahkan, keterbukaan informasi dan kepastian prosedur operasional standar (SOP) merupakan benteng utama dalam mengikis potensi maladministrasi maupun praktik pungutan liar. Oleh sebab itu, Disdikpora PPU secara berkala melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sentra-sentra pelayanan administrasi yang berhadapan langsung dengan publik.
Selain urusan fasilitasi PKL, dua area pelayanan yang menjadi perhatian utama pengawasan adalah proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) serta tata cara pengurusan mutasi pindah sekolah bagi siswa. Kedua sektor tersebut dipastikan berjalan secara objektif, adil, dan transparan tanpa ada perlakuan khusus.
“Langkah-langkah pembenahan dan transparansi ini terus kami perkuat sebagai upaya preventif agar tidak timbul praktik maladministrasi dalam setiap lini pelayanan yang kami berikan,” tegas Durajat.
Tidak hanya itu, konsistensi dalam membenahi kualitas pelayanan dan memberikan perlakuan yang setara kepada seluruh lapisan masyarakat terbukti membuahkan hasil positif. Berdasarkan hasil survei penilaian publik internal daerah, Disdikpora PPU berhasil meraih tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat hingga mencapai 82 persen.
“Alhamdulillah, tingkat kepuasan dan kepercayaan publik terhadap jajaran kami telah menyentuh angka 82 persen. Untuk tingkat kedinasan di Kabupaten PPU, raihan skor ini tergolong sangat tinggi bagi Dinas Pendidikan,” ungkap Durajat dengan nada optimis.
Pencapaian persentase yang tinggi tersebut dijadikan landasan bagi Disdikpora PPU untuk terus mempertahankan standar integritas, memperluas aksesibilitas informasi, serta meningkatkan kualitas pembenahan sistem pelayanan publik di bidang pendidikan secara berkelanjutan. (Adv)
