Pemkab PPU Matangkan Sertifikasi Lahan Pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi

ADARA TIMUR – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terus melakukan akselerasi dalam mempersiapkan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang kualitas SDM. Salah satu langkah konkret yang diambil adalah dengan mematangkan rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) melalui pembenahan aspek legalitas dan tata ruang wilayah.

Sebagai bentuk komitmen tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten PPU menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektor guna membahas optimalisasi lahan aset Pemerintah Daerah (Pemda). Pertemuan strategis ini diselenggarakan di Ruang Rapat Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten PPU.

Hadir memimpin jalannya diskusi, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disdikpora PPU yang didampingi langsung oleh staf ahli pengelola aset dinas. Pertemuan ini mempertemukan berbagai instansi teknis kedinasan yang membidangi urusan tata ruang, permukiman, dan pengelolaan aset daerah untuk menyamakan persepsi dari hulu ke hilir.

Fokus utama dalam pembahasan rakor kali ini tertuju pada proses pengajuan permohonan sertifikat lahan yang diproyeksikan menjadi lokasi berdiri fisik Sekolah Nasional Terintegrasi. Mengingat kompleksitas pembangunan institusi pendidikan berskala nasional, kejelasan status hukum tanah menjadi fondasi paling krusial sebelum tahap konstruksi dimulai.

Dalam forum tersebut, tim gabungan melakukan peninjauan komprehensif mengenai pemetaan koordinat aset milik Pemda agar tidak terjadi tumpang tindih lahan di kemudian hari. Selain itu, dirumuskan pula langkah-langkah administratif taktis serta pembagian urusan antar-instansi guna memangkas jalur birokrasi dalam pengurusan dokumen ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Percepatan ini sangat penting demi mendukung ketersediaan infrastruktur pendidikan yang representatif di Benuo Taka. Melalui koordinasi yang solid antar-SKPD, kita optimistis pemenuhan legalitas lahan SNT ini bisa rampung sesuai target target administratif yang ditentukan,” ujar perwakilan dari tim koordinasi dinas di sela-sela kegiatan.

Melalui penyelesaian sertifikasi tanah ini, Pemkab PPU berharap pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi dapat berjalan simultan dengan pembangunan wilayah, sekaligus menjadi magnet baru bagi peningkatan mutu pendidikan anak bangsa di daerah penyangga Ibu Kota Negara ini. (adv)