OJK Pastikan Perpanjang Restrukturisasi Kredit
ADARA TIMUR – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso memastikan bahwa OJK akan memperpanjang pelaksanaan restrukturisasi kredit setidaknya hingga tahun 2022 mendatang.
Karenanya, Wimboh berharap bahwa para pihak perbankan juga berkenan melakukan kebijakan moratorium klasifikasi kredit. Sehingga mereka tidak wajib membuat pencadangan besar.
“Jadi supaya balance sheet-nya tidak terganggu,” ujarnya, Selasa (26/1/2021).
Selain itu, lanjut Wimboh, pihaknya mengingatkan bahwa industri jasa keuangan khususnya bank, agar tidak mengenakan sanksi atau penalti tambahan kepada para debitur penerima fasilitas restrukturisasi kredit. Khususnya yang terdampak pandemi COVID-19.
Karenanya, Wimboh berjanji bahwa OJK pun akan merelaksasi aturan restrukturisasi kredit tersebut. Agar bisa menjadi langkah strategis yang bertujuan menjadi win-win solution dan jalan tengah bagi kreditur dan debitur.
“OJK berharap agar jangan sampai ada additional penalty (bagi debitur),” katanya seperti dilansir viva
.Ditambahkan, hingga 4 Januari 2021 lalu pihaknya mencatat bahwa realisasi pelaksanaan restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp 971,08 triliun.
Capaian restrukturisasi kredit sekitar 18 persen dari total kredit itu telah dilakukan oleh para pihak perbankan, kepada sekitar 7,57 juta debitur di mana sekitar 5,81 juta di antaranya berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
Sampai saat ini, Wimboh menilai bahwa aspek pemulihan ekonomi sepertinya juga mulai terjadi. Hal itu terlihat dari adanya indikasi perlambatan pertumbuhan restrukturisasi kredit.
“Restrukturisasi ini (Kondisinya) sudah flat. Di sepanjang 2020 sudah sekitar Rp 974 triliun, baik di sektor perbankan maupun lembaga keuangan non-bank (LKNB). Bahkan mungkin sudah turun karena beberapa (Sektor) ada yang sudah recovery,” ujarnya.
Editor: Miftahul
