Optimalkan Pelayanan Publik, Setkab PPU Jaring Aspirasi Masyarakat Lewat Forum Konsultasi Publik 2026
ADARA TIMUR – Sekretariat Daerah (Setkab) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) resmi menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU pada Selasa (6/10/2026). Agenda tahunan ini difokuskan untuk mengevaluasi sekaligus meninjau ulang standar pelayanan publik di lingkungan Setkab PPU.
Acara dibuka secara resmi oleh Asisten III Bidang Administrasi Umum Setkab PPU, Chairur Rozikin, S.Sos, MM. Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal), jajaran kepala bagian di lingkungan Setkab, serta berbagai elemen pemangku kepentingan (stakeholders).
Dalam sambutannya, Chairur Rozikin menegaskan bahwa FKP merupakan instrumen krusial untuk menyelaraskan kualitas kemampuan aparatur penyelenggara dengan ekspektasi real dari masyarakat sebagai pengguna layanan.
“Pelayanan publik yang prima tidak dapat terwujud tanpa adanya partisipasi aktif dan pengawasan dari masyarakat,” tegas Chairur.
Ia juga mendorong seluruh peserta yang hadir untuk memberikan masukan, ide, saran, hingga kritik konstruktif. Harapannya, forum dialog interaktif ini mampu melahirkan rekomendasi konkret demi perbaikan tata kelola pemerintahan dan efisiensi birokrasi ke depan.
Dua poin layanan utama yang menjadi sorotan dalam paparan FKP kali ini meliputi, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yakni memaparkan standardisasi pelayanan beasiswa, dana hibah, serta bantuan sosial (bansos). Evaluasi ini bertujuan menciptakan proses birokrasi yang lebih transparan, tertib, dan semakin mudah diakses oleh masyarakat luas. Kemudian, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) menyampaikan materi mengenai standar pelayanan pengadaan barang dan jasa. Langkah ini diambil guna memperkuat kepastian hukum serta mutu pelayanan di sektor pengadaan daerah.
Melalui forum ini, Pemerintah Kabupaten PPU berkomitmen untuk terus membuka ruang diskusi terbuka demi mendorong terciptanya pelayanan administrasi yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada kemudahan urusan warga. (Adv)
