ADVERTORIALBerita Terkini
Asa Baru Pendidikan Inklusif dan Infrastruktur Sekolah di Penajam Paser Utara
ADARA TIMUR – Langkah kaki jajaran Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (Pemkab PPU) menuju Samarinda bukan sekadar kunjungan kerja biasa. Di balik pertemuan yang berlangsung pada Kamis (27/8/2026) tersebut, ada misi besar yang dibawa untuk masa depan anak-anak di serambi Ibu Kota Nusantara (IKN): hak atas pendidikan yang setara, layak, dan inklusif.
Wakil Bupati PPU, Abdul Waris Muin, memimpin langsung audiensi bersama jajaran Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) PPU. Mereka duduk bersama Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, untuk membedah potret pendidikan di PPU yang masih memerlukan uluran tangan pemerintah provinsi.
Menembus Batas Keterbatasan SLB
Fokus utama yang menjadi sorotan tajam dalam pertemuan tersebut adalah nasib anak-anak berkebutuhan khusus. Di PPU, antusiasme dan kebutuhan terhadap Sekolah Luar Biasa (SLB) masih sangat tinggi. Namun, realita di lapangan menunjukkan potret sebaliknya: fasilitas penunjang masih minim, dan jumlah guru yang memiliki kompetensi khusus sangat terbatas.
“SLB ini menjadi salah satu layanan yang perlu kita perhatikan serius. Masih banyak anak-anak kita yang kebutuhan pendidikannya belum terpenuhi dengan baik. Karena itu, kita harus bergerak memperkuat kapasitas tenaga pendidik sekaligus memperluas sarana pendukungnya,” ujar Abdul Waris dengan nada penuh penekanan.
Bagi anak-anak disabilitas yang tinggal jauh dari pusat pemerintahan PPU, jarak sering kali menjadi tembok penghalang untuk mencicipi bangku sekolah. Oleh karena itu, Pemkab PPU dan Pemprov Kaltim kini mulai meretas peluang untuk menambah ruang-ruang belajar baru di SLB. Harapannya, akses pendidikan khusus ini bisa mengetuk pintu rumah-rumah warga di pelosok daerah.
Suntikan Rp8 Miliar dan Restorasi Fasilitas
Agenda audiensi tidak berhenti pada pendidikan inklusif. Wajah pendidikan umum dari tingkat dasar hingga menengah atas juga dibedah. Salah satu kabar baik yang mengemuka adalah dukungan anggaran sebesar Rp8 miliar yang dialokasikan khusus untuk pembangunan salah satu SMA di PPU.
Dana segar ini nantinya akan mewujud dalam bentuk ruang kelas baru yang representatif, laboratorium penunjang sains, hingga lapangan sekolah yang layak untuk ruang ekspresi siswa.
Selain pembangunan fisik sekolah baru, kedua pihak juga merumuskan langkah konkret terkait rehabilitasi gedung-gedung sekolah yang mulai dimakan usia, pengadaan perlengkapan belajar-mengajar, hingga pemanfaatan asrama sekolah yang pembangunannya telah rampung direhabilitasi.
Mengikis Budaya “Kirim Proposal Lalu Diam”
Satu hal yang menarik dari kepemimpinan Abdul Waris dalam mengawal isu ini adalah ketegasannya terhadap birokrasi internal. Ia mengingatkan dengan keras agar perangkat daerah terkait tidak menggunakan pola lama dalam bekerja: sekadar mengirimkan tumpukan proposal bantuan ke provinsi lalu bersikap pasif menunggu jawaban.
Ia meminta jajarannya untuk menerapkan strategi “jemput bola” dan melakukan pengawalan secara berkala terhadap setiap usulan yang telah diajukan.
“Kalau kita sudah membuka komunikasi dan melihat ada peluang bantuan anggaran dari provinsi, itu harus dikejar dan ditindaklanjuti. Jangan hanya mengusulkan kemudian diam. Kita harus aktif berkomunikasi, mengawal proposal tersebut, dan memastikan kebutuhan sekolah di PPU benar-benar diakomodasi,” tegasnya.
Menurutnya, setiap sen anggaran atau program yang ditawarkan oleh pemerintah provinsi adalah peluang emas yang tidak boleh lepas, karena dampaknya akan langsung dirasakan oleh masyarakat PPU.
Bersiap Menjadi Penyangga IKN
Komitmen Pemkab PPU dalam mempercepat pemerataan fasilitas pendidikan dari jenjang SD, SMP, hingga SMA/SMK ini bukan tanpa alasan kuat. Sebagai wilayah penyangga utama IKN, PPU berada di bawah radar pertumbuhan ekonomi dan migrasi penduduk yang masif.
Mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan kompetitif — termasuk anak-anak berkebutuhan khusus — adalah harga mati agar warga lokal tidak sekadar menjadi penonton di tengah pesatnya pembangunan ibu kota baru.
“Intinya, tugas kita adalah memastikan seluruh anak di PPU, tanpa terkecuali, mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak dan setara. Pemerintah kabupaten akan terus mengawal dan berkoordinasi erat dengan provinsi untuk mewujudkan hal ini,” pungkas Abdul Waris menutup penjelasannya. (adv)
